Makassar (Partaipandai.id) – Syarikat Islam (SI) mendukung pemerintah untuk segera turun tangan menyelesaikan polemik dugaan penyimpangan syariat Islam yang menjadi perbincangan publik oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Desa Mekarjaya, Kabupaten Indramayu, Jawa barat.
“Kalau itu yang terungkap (dugaan penyimpangan), pemerintah harus turun tangan, kita dukung karena ini meresahkan dan mengganggu keamanan ketertiban,” kata Ketua Syarikat Islam Hamdan Zoelva sambil ngopi di Warung Kopi Anas, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu.
Menurutnya, jika polemik dibiarkan terus berlanjut dan pemerintah tidak segera bertindak tegas, maka akan berdampak pada stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Bahkan, orang dapat mengambil tindakan sendiri.
“Itu yang dihindari. Saya harap pemerintah mengusutnya bersama MUI (Majelis Ulama Indonesia). Kalau ada penyimpangan, bubarkan saja,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Di tempat yang sama, Imam Besar Islamic Center New York Shamsi Ali juga menyinggung polemik terkait dugaan ajaran sesat di Pesantren Al Zaytun pimpinan Panji Gumilang.
“Saya kira sudah saatnya pemerintah turun tangan agar tidak merembet ke masyarakat. Toh akan meresahkan, apalagi kita memasuki musim politik, semuanya menjadi sensitif,” kata Ustadz Shamsi.
Direktur Jamaika Muslim Center mengatakan, salah satu keunikan Indonesia adalah hal seperti ini selalu muncul dengan berbagai kasus dugaan penyimpangan. Jadi, untuk melengkapi pemerintah, tentu ada peran yang kuat.
“Saya kira perlu segera diselesaikan. Kementerian Agama harus segera bekerjasama dengan MUI, kemudian mengambil sikap dan harus tegas. Kalau diteruskan, masyarakat akan curiga,” ujar pria kelahiran Bulukumba, 5 Oktober , 1967.
Namun, kata dia, atas polemik tersebut, masyarakat tidak perlu curiga meski saat ini sedang berlangsung pesta demokrasi yang sedang dalam proses menuju pemilihan umum 2024 dengan harapan pemerintah segera bertindak.
Mengenai ajaran Pondok Pesantren Al Zaytun yang diedarkan ke masyarakat, kata dia, ada juga pertanyaan seperti akhir salam diganti dengan salam Yahudi, apa itu dan kemana arahnya. Begitu pula shalat Id yang dicampur dengan laki-laki dan perempuan dengan jarak shaf.
“Penafsiran agama seperti ini, saya katakan tidak boleh, tapi bisa menyesatkan. Kalau ini dibiarkan terus, akan menjadi bibit tumbuhnya sekte-sekte lain. Saya kira perlu kehadiran pemerintah, undang-undang perlu dijunjung tinggi dalam hal ini dan jangan ragu. Pemerintah perlu tegas,” ujarnya.
Baca juga: Organisasi SI berkomitmen untuk membantu memperkuat pertumbuhan pengusaha Muslim
Baca juga: Syarikat Islam Indonesia berkomitmen mensukseskan penyelenggaraan pemilu 2024
Reporter: M. Darwin Fatir
Editor: D.Dj. Kliwantoro
HAK CIPTA © Partaipandai.id 2023
