Bupati Sidoarjo Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta Dinas Perhubungan dan PT KAI mengelola perlintasan sebidang atau perlintasan kereta api (KA) secara profesional dan baik.
Sidoarjo, HARIAN BANGSA.net – Bupati Sidoarjo Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta Dishub dan PT KAI mengelola perlintasan sebidang atau perlintasan kereta api (KA) secara profesional dan baik. Pasalnya, pengelolaan perlintasan sebidang dapat menyelamatkan nyawa, aset, dan keuangan publik.
“Jalur sebidang ini lalu lintasnya sangat padat karena ada industri di Lingkar Timur. Perlintasan sebidang ini harus dikelola secara profesional dan baik,” kata BHS saat mengecek perlintasan sebidang di Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Senin (7/9).
Bupati yang berpasangan dengan Wakil Bupati M Taufiqulbar mengapresiasi PT KAI Daop VIII Surabaya. Ini karena mereka telah memperbaiki pelat baja di sekitar rel kereta api. Sehingga arus lalu lintas kendaraan dari arah timur, barat, utara dan selatan tidak terhambat. Selain itu, kendaraan saat melintas di rel kereta api bisa lebih cepat.
Namun, infrastruktur yang disiapkan Dishub Sidoarjo rusak. Diantaranya palang pintu saat ditutup tidak maksimal. Hal ini dapat menghambat kelancaran arus lalu lintas di rel kereta api. Baik lampu kuning dan merah tidak menyala. Tapi cahaya sangat penting. “Sudah hampir tiga bulan lampu tidak menyala. Termasuk palang pintu juga sudah dilaporkan ke Dishub,” jelas BHS.
Selain itu, lampu merah untuk kendaraan dari utara dan selatan di jalur Frontage Road (FR) juga belum dipasang. Hal ini dapat memicu penumpukan di perlintasan kereta api sebidang. Bahkan di rel kereta api. Padahal, kendaraan tidak bisa berhenti di rel kereta api. Oleh karena itu, Dishub Sidoarjo harus segera memasang lampu lalu lintas dan memperbaiki kerusakan palang pintu dan lampu peringatan.
BHS menegaskan, ada beberapa hal yang harus dibenahi sebelum menjadi bupati. Sebab arus kendaraan tidak boleh menumpuk di rel kereta api sehingga petugas bingung menutup pintu gerbang.
“Apalagi petugas jaga hanya satu. Standarnya minimal dua orang. Ini harus segera direalisasikan. Perlintasan ini sangat padat,” kata mantan anggota DPR RI itu.
Wakil Kepala Daop VIII Surabaya Dicky Eka Priandana menegaskan, koordinasi antara Dishub dan PT KAI Daop VIII harus segera diselesaikan. Termasuk penyusunan SOP penjagaan perlintasan kereta api seperti di Bojonegoro dan Lamongan. Di dua kabupaten tersebut, PT KAI dan Dishub sudah mengeluarkan SOP yang digunakan petugas jaga. “Kami berharap Sidoarjo kalau ada Pak Bambang bisa cepat berkoordinasi,” ujarnya. (st/rd)