Memuat…
Pemerintah akan memangkas proses pengurusan sertifikat halal bagi UMKM. Foto/Ilustrasi
Merujuk data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dari 30 juta UMKM yang membutuhkan sertifikat halal jika proses untuk setiap sertifikat selesai antara 21-25 hari, akan memakan waktu 600 tahun untuk menyelesaikannya.
“Sementara, akhir tahun 2024 semua harus sudah selesai. Oleh karena itu, perlu ada terobosan dalam pengelolaan sertifikat halal. Dalam Rapat Kabinet, Presiden meminta agar dikurangi dari 21 hari menjadi 3 hari,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di acara tersebut. 2nd Jogja Halal Fest 2022 di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Kamis (3/11/2022).
Ia menambahkan, BPJPH telah menerbitkan sertifikat halal sebanyak 725.063 produk dari 405.180 UMKM, sepanjang 2019 hingga 2022.
“Dilihat dari tren pencapaiannya, jika dibandingkan dengan populasi pelaku UMKM sebesar 64,19 juta, diperlukan sinergi dengan berbagai pihak untuk dapat mendorong kepemilikan sertifikasi halal bagi UMKM,” ujar Teten yang juga Wakil Ketua Pusat Pengurus Masyarakat Ekonomi Islam (MES).
Baca juga: Industri Halal RI Lambat Berkembang, Erick Thohir Sebut Belum Diimplementasikan Dalam Kehidupan
Menurut Teten, tahun ini BPJPH mendorong fasilitasi penerbitan 358.834 sertifikat halal bagi UMK melalui program SEHATI. “Ini menjadi peluang bagi UMK untuk bisa mengaksesnya,” ujarnya.
Terlebih lagi, State of the Global Islamic Economy Report 2022 memperkirakan umat Islam dunia akan membelanjakan hingga USD 2 triliun pada tahun 2021 di sektor industri halal, mulai dari makanan, obat-obatan hingga pariwisata.
Dari sisi pengeluaran, Indonesia merupakan konsumen besar pasar produk halal dunia, dimana 87 persen penduduk Indonesia beragama Islam.
Total pengeluaran penduduk Indonesia untuk produk dan jasa halal di semua sektor diprediksi akan tumbuh hingga tahun 2025 sebesar USD218,8 miliar atau tumbuh 5,3%.
