Jakarta (Partaipandai.id) – Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung memutuskan meningkatkan status penanganan kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur. stasiun pemancar dasar atau BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga tahap penyidikan.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi di Jakarta, Rabu mengungkapkan, keputusan menaikkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara dan memeriksa sekitar 60 saksi.
“Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, diputuskan adanya bukti yang cukup untuk meningkatkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung Paket 1,2,3,4 dan 5 BAKTI. Kominfo dari tahun 2020 hingga 2022,” kata Kuntadi.
Penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat yang diduga terkait dengan tindak pidana tersebut, yakni kantor PT Fiberhome Technologies Indonesia, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera, PT Sansasine Exindo, PT Moratelindo, PT Excelsia Mitraniaga Mandiri dan PT ZTE Indonesia.
“Hasil penelusuran telah menemukan dokumen penting terkait penanganan kasus tersebut dan kami sedang mempelajari dan menyelidikinya,” kata Kuntadi.
Disebutkannya, lima paket proyek yang ditangani Badan Aksesibilitas Informasi dan Telekomunikasi (BAKTI) itu berada di wilayah 3T (terluar, tertinggal, dan terpencil), seperti Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan NTT.
“Wilayah itu termasuk daerah Indonesia terluar, tertinggal, apalagi paling terpencil. Di Papua ada, Sulawesi, Kalimantan ada, di Sumatera ada NTT. Lalu ada ribuan titik BTS,” kata Kuntadi.
Berdasarkan hasil penelusuran, proyek yang dirintis sejak akhir tahun 2020 ini terbagi menjadi dua tahap dengan target 7.904 poin. tempat kosong dan 3T hingga 2023. Tahap pertama, BTS ditargetkan 4.200 lokasi selesai pada 2022 dan sisanya pada 2023.
Reporter: Laily Rahmawaty
Redaktur: Didik Kusbiantoro
Redaksi Pandai 2022
