Jakarta (Partaipandai.id) – Kepala Suku Wali di Papua, Melianus Wali meminta Gubernur Lukas Enembe menghormati hukum yang berlaku terkait kasusnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kasus korupsi Lukas Enembe murni kasus hukum dan tidak ada politisasi,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Ia menegaskan Lukas Enembe harus taat hukum, jika merasa tidak bersalah harus berani membuktikan di depan hukum yang berlaku di Indonesia.
Baca juga: Tokoh pemuda Papua mengajak masyarakat untuk mendukung proses hukum Lukas Enembe
Melianus mengatakan, Lukas sebagai pejabat pemerintah seharusnya tahu aturan hukum dan kooperatif memberikan informasi kepada KPK.
“Lukas Enembe harus menghadapi proses hukum dengan keberanian dan hati yang besar,” katanya.
Selain itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing dan hidup damai bersama keluarga daripada membela Lukas Enembe di kediamannya.
Baca juga: MRP Papua minta Lukas Enembe patuhi proses hukum di KPK
“Beri KPK kesempatan untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” perintahnya.
Ia berharap seluruh masyarakat Papua harus mampu menciptakan situasi damai dan tidak terprovokasi oleh hasutan yang dapat merugikan masyarakat Papua.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan ada pihak yang mengembangkan opini sehingga Gubernur Papua Lukas Enembe terhindar dari penyidikan.
Baca juga: Aktivis Papua meminta Luke Enembe untuk memiliki hati yang besar
“KPK menyayangkan dugaan ada pihak yang kemudian mengembangkan opini sehingga saksi dan tersangka terhindar dari penyidikan KPK,” kata Kepala Seksi Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (30/9).
Ali mengatakan, setiap penanganan kasus, termasuk kasus Lukas Enembe, murni penegakan hukum. Hal itu, kata dia, hanya sebagai tindak lanjut laporan masyarakat ke KPK.
“Makanya kami meminta pihak-pihak tertentu untuk tidak membingungkan dan memprovokasi masyarakat dengan narasi kriminalisasi dan politisasi,” kata Ali.
Reporter: Fauzi
Redaktur: Herry Soebanto
Redaksi Pandai 2022
