Jakarta (Partaipandai.id) – Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara mengatakan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di tanah air.
“Pemerintah daerah (kabupaten/kota) memiliki peran penting dalam pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Jadi, bukan hanya domain pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah,” kata Beka di acara tersebut. pertemuan media di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis.
Hal itu, lanjutnya, menjadi salah satu latar belakang Komnas HAM bersama Kantor Staf Presiden (KSP) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menggelar Konferensi Pengarusutamaan HAM Kabupaten/Kota 2022 di Jakarta, 19-20 Oktober 2022.
Selain dilatarbelakangi oleh pentingnya peran pemerintah daerah, Beka mengatakan Konferensi Pengarusutamaan HAM Kabupaten/Kota 2022 diselenggarakan karena banyaknya inovasi terkait penegakan dan pemajuan HAM di lingkungan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
Alasan selanjutnya, lanjutnya, konferensi ini diadakan untuk memberikan ruang atau forum bagi pemerintah kabupaten/kota untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan bersama mengenai implementasi dan pemajuan HAM.
Baca juga: Komnas HAM dijadwalkan meminta keterangan kepada Direktur LIB-Indosiar pada Kamis
“Dengan demikian, mereka bisa saling belajar, mendapatkan pengalaman, dan pengetahuan terkait inovasi-inovasi yang ada ditambah bagaimana strategi kebijakan pemerintah pusat terkait pemajuan HAM dan tentang penyelesaian isu-isu lainnya,” kata Beka.
Selama ini, kata dia, Konferensi HAM Kabupaten/Kota atau yang dulu dikenal dengan Festival HAM sudah berlangsung lama dan digelar setiap tahun di berbagai lokasi, antara lain Banjarmasin, Kalsel dan Jember dan Bojonegoro, Jawa Timur. .
Koordinator Penyuluhan Komnas HAM Hari Reswanto mengatakan sekitar 65 hingga 70 kepala daerah akan hadir dalam konferensi ini.
Adapun rangkaian acaranya, Wawan, sapaan akrab Hari Reswanto menyampaikan Konferensi Pengarusutamaan HAM Kabupaten/Kota 2022 dibuka pada 19 Oktober 2022. Namun, kata dia, sebelumnya pada 18 Oktober 2022 akan digelar konferensi pers.
Pada pembukaan konferensi, tiga pimpinan lembaga, yakni KSP, INFID, dan Komnas HAM akan hadir. Dijadwalkan juga akan disampaikan key speech dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD.
Baca juga: Komnas HAM mendapatkan video eksklusif Kanjuruhan milik korban meninggal
“Kami mencoba meminta Pak Wapres Ma’ruf Amin untuk menyampaikan sesuatu di acara tersebut,” kata Wawan.
Selanjutnya, pada konferensi tersebut akan digelar tiga sesi pleno dengan kapasitas 300 peserta selama dua hari.
“Hari pertama (19 Oktober 2022) akan ada dua sesi pleno. Tema pleno pertama, tema utama konferensi ini, adalah Memperkuat Keberagaman dan Inklusi untuk Mewujudkan Indonesia yang Tangguh dan Harmonis. Kedua, tentang praktik baik daerah dalam memperkuat keragaman dan inklusi,” katanya.
Kemudian, ada pula lima diskusi paralel dengan berbagai tema, seperti pengaturan hak atas keadilan, komisi nasional disabilitas, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dan anak.
Kemudian pada konferensi hari kedua, pada tanggal 20 Oktober 2022, akan dilakukan rapat pleno akhir dengan pembahasan implementasi nilai-nilai HAM di kabupaten/kota untuk memperkuat keragaman, inklusi, dan pembangunan berkelanjutan.
Reporter: Tri Meilani Ameliya
Redaktur: Herry Soebanto
Redaksi Pandai 2022
