Jakarta (Partaipandai.id) – Indonesia telah memasuki era kedaulatan digital dimana kapasitas dan kesiapan Indonesia sebagai bangsa digital perlu dikembangkan dan didorong, khususnya di bidang keuangan dalam menyongsong berbagai tren inovasi digital di dunia.
Agenda besar transformasi digital yang dilakukan bertujuan agar manfaat yang dirasakan di seluruh wilayah dan masyarakat, sehingga tidak ada yang tertinggal.
Ruang digital memang memberikan banyak manfaat tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga terkait kedaulatan dan geostrategi.
“Jadi harus kita luruskan,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam acara Indonesian Digital Finance Festival di Bali, Senin (11/7).
Di sektor keuangan, transformasi digital terasa pada distribusi uang beredar, yang tidak lagi diberikan dalam bentuk tunai tetapi melalui aplikasi keuangan. Pengadaan barang saat ini dilakukan melalui platform yang terhubung dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
“Kemudian, saat kita menerbitkan SBN (Surat Berharga Negara), kita juga menerbitkan SBN ritel secara digital sehingga bisa menarik minat kelompok milenial,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara yang sama.
Baca juga: Menkeu terus mendorong transformasi digital dalam tiga aspek
Baca juga: Transformasi digital menjadi motor penggerak bisnis Pos Indonesia
Infrastruktur hulu
Kominfo dalam melakukan transformasi digital menyiapkan tiga hal, yakni pembangunan infrastruktur di tingkat hulu, infrastruktur hilir dan pengembangan sumber daya manusia digital (talents).
Di sektor hulu, pembangunan infrastruktur ditekankan pada tiga lapisan, yakni backbone, middle-mile, dan last-mile. Lapisan tulang punggung konektivitas Indonesia berbasis jaringan kabel serat optik, saat ini lebih dari 459.000 kilometer baik di darat maupun di bawah laut.
Pemasangan kabel berlapis-lapis tulang punggung dioptimalkan dengan menghubungkan titik-titik kabel serat optik melalui Palapa Ring yang telah terbentang sepanjang lebih dari 12.400 kilometer. Kabel serat optik yang tidak terhubung juga terhubung melalui Integrasi Palapa Ring sejauh lebih dari 12.100 kilometer.
“Kita perlu menggelar penambahan untuk menghubungkan titik-titik yang belum terkoneksi. Kita bangun Integrasi Palapa Ring melalui program kemitraan publik-swastakata Johnny.
Indonesia, selain wilayahnya yang luas, memiliki bentang alam yang sangat beragam. Tidak semua wilayah di Indonesia bisa terkoneksi melalui kabel fiber optik. Untuk itu, pada lapisan mil tengah Kominfo membangun tautan gelombang mikro dan tautan serat. Lapisan mil tengah juga diperkuat satelit.
Indonesia saat ini sedang membangun dua satelit, SATRIA-1 dan satelit cadangan panas, masing-masing berkapasitas 150GBps. Saat ini Indonesia menggunakan sembilan satelit dengan total kapasitas 30GBps.
SATRIA-1 dan Hot Backup Satellite dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2023 dan pada awal tahun 2024 semua titik layanan publik sudah dapat terkoneksi dengan internet. Kominfo menargetkan 150.000 titik layanan publik terkoneksi dengan internet melalui satelit.
Pengembangan pemanfaatan satelit di Indonesia juga dilakukan melalui pemberian hak pendaratan satelit Low Earth Orbit (LEO), seperti Starlink, untuk kebutuhan layanan. backhaul infrastruktur konektivitas dan bukan untuk operasi Internet Service Provider (ISP). Saat ini sedang dilakukan evaluasi terhadap operator satelit Low Earth Orbit lainnya untuk memberikan layanan tulang punggung infrastruktur konektivitas nasional.
Saat berada di lapisan mil terakhir, Kominfo telah membangun sekitar 500.000 menara BTS di seluruh Indonesia. Namun jumlah tersebut belum cukup untuk menyediakan jaringan 4G di seluruh 83.218 desa dan kelurahan.
Berdasarkan data Kominfo, masih ada 12.548 desa dan kelurahan di kawasan 3T dan komersial yang belum terjangkau 4G.
Selain membangun infrastruktur fisik, Kominfo menata kembali spektrum frekuensi radio agar bisa digunakan untuk pengembangan jaringan 4G dan 5G.
Baca juga: Kepresidenan G20 memfasilitasi diskusi transformasi global berbasis digital
Baca juga: Kominfo mempersiapkan para pemimpin digital untuk sukses dalam transformasi digital
Infrastruktur hilir
Di tingkat hilir, Kominfo sedang membangun Pusat Data Nasional yang akan dibangun di empat lokasi, yakni Jakarta, Batam, Labuan Bajo dan Ibu Kota Negara Nusantara.
Lokasi-lokasi tersebut memiliki kapasitas daya yang memadai, jaringan kabel serat optik dan memiliki sistem pendingin sistem air pendingin.
Konsumsi data per kapita Indonesia saat ini 1 watt per kapita, sedangkan negara lain sudah mencapai 100 watt per kapita. Untuk meningkatkan konsumsi data per kapita hingga 100 watt, Indonesia membutuhkan setidaknya 3 gigawatt listrik.
Pusat Data Nasional juga bertujuan untuk menggunakan pusat data pemerintah secara lebih efisien. Saat ini, pemerintah pusat dan daerah menggunakan sekitar 2.700 data center, namun hanya 3 persen yang berbasis cloud computing. Lainnya menggunakan server dan ethernet yang bekerja masing-masing.
“Sangat sulit untuk interoperabilitas data untuk menghasilkan satu data yang akan menjadi dasar implementasi kebijakan berbasis data di Indonesia,” kata Johnny.
Untuk mendukung tata kelola digital, pemerintah pusat dan daerah saat ini menggunakan sekitar 24.400 aplikasi yang berbeda. Johnny melihat perlunya penataan dan pengembangan super apps terintegrasi agar efisien dan mempermudah pelayanan publik.
“Ini yang sedang kami persiapkan dalam peta jalan Kominfo. Dari 24.400 aplikasi, kami perlahan mulai melakukannya mematikan atau tutup dan gerakkan perlahan,” kata Johnny.
Pengembangan bakat digital
Bakat digital tidak dapat dipisahkan dari transformasi digital. Setelah infrastruktur tersedia, dibutuhkan talenta dengan keterampilan digital yang mumpuni untuk menggunakan teknologi tersebut.
Untuk pengembangan talenta digital, Kominfo mengadakan pelatihan dari tingkat dasar, menengah, dan lanjutan.
Pada tingkat dasar, masyarakat dibekali dengan digital skill berupa digital skill, digital security, digital ethics dan digital culture. Keempat aspek tersebut dinilai mampu berperan dalam mendukung program strategis nasional lainnya seperti Proud Made in Indonesia dan digitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Pelatihan tingkat dasar tersebut diwujudkan dalam program Gerakan Nasional Literasi Digital, tahun ini ditargetkan mencapai 5,5 juta peserta.
Di tingkat menengah, Kominfo menyelenggarakan Digital Talent Scholarship untuk pelatihan-pelatihan antara lain kecerdasan buatan (AI), data besar (big data), komputasi awan dan keamanan siber. Program ini ditargetkan mencapai 200.000 peserta tahun ini.
Pelatihan keterampilan digital tingkat menengah ini didasarkan pada proyeksi kebutuhan talenta digital sebanyak 9 juta orang dalam 15 tahun ke depan, atau sekitar 600.000 per tahun.
Untuk tingkat lanjut, Johnny menilai penting bagi para pemimpin atau pengambil kebijakan di sektor pemerintah dan swasta untuk memiliki keterampilan digital. Kominfo telah menyiapkan Digital Leadership Academy, pelatihan digital untuk para pemimpin, bekerja sama dengan delapan universitas asing.
Kominfo bekerjasama antara lain dengan National University of Singapore (NUS), Tsinghua University di Beijing, Oxford University, Imperial College London, Cambridge University, Harvard Kennedy School dan MIT, untuk program ini. Kominfo berencana memberikan pelatihan kepada 500 peserta untuk Digital Academy Leadership.
Untuk mencapai era kedaulatan digital, tidak hanya kaum milenial yang harus melek digital, namun para pemimpin atau pengambil kebijakan di sektor pemerintah dan swasta juga harus mampu memahami digitalisasi. Dengan demikian, kapasitas dan kesiapan Indonesia sebagai negara digital di bidang keuangan dapat mendorong Indonesia untuk bersaing dan bermain secara global.
Baca juga: Kominfo mendukung transformasi digital dalam akuntansi
Baca juga: Pengamat: Implementasi CBDC perlu diikuti dengan transformasi bank sentral
Baca juga: Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus memperkuat keamanan digital
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Redaksi Pandai 2022