Jakarta (Partaipandai.id) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) membentuk satuan tugas (satgas) di tingkat desa dan daerah yang nantinya dapat melakukan kegiatan advokasi dan upaya perlindungan anak dan perempuan.
“Saya mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama pihak terkait untuk terus melakukan langkah sosialisasi pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, salah satunya membentuk satuan tugas (satgas) di tingkat desa. dan tingkat daerah,” kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya, Kamis. Jakarta, Kamis.
Baca juga: MPR minta Polri mengusut tuntas dugaan penggelapan dana CSR Yayasan ACT
Ia mengatakan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal ini menjadi masalah yang perlu diselesaikan, apalagi di masa pandemi COVID-19 terjadi peningkatan data pelaporan kasus kekerasan di Indonesia.
Bamsoet menjelaskan, satgas nantinya dapat melakukan kegiatan advokasi dan upaya perlindungan anak dan perempuan, termasuk edukasi tentang penggunaan media digital atau media digital. gadget yang dapat mengarah pada kekerasan.
Ia meminta Kementerian PPPA memberikan kemudahan akses bagi korban kasus kekerasan, mulai dari memaksimalkan layanan call center “Sahabat Perempuan dan Anak”, layanan whatsapp, serta menjalin kerjasama dengan instansi terkait di daerah maupun kepolisian.
“Langkah ini agar masyarakat khususnya korban dapat dengan mudah melaporkan atau mengadukan kasusnya sehingga dapat segera ditangani,” ujarnya.
Ia meminta komitmen pemerintah dengan pihak terkait yaitu Komnas Perempuan dan Anak serta masyarakat lainnya untuk terus memberikan perlindungan, pendampingan dan pengobatan yang komprehensif bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang disesuaikan dengan kebutuhan korban.
Baca juga: MPR: Rapat Gabungan sepakat untuk membentuk panitia PPHN “ad hoc”
Baca juga: Sekjen MPR: Mahasiswa harus mempersiapkan diri menjadi calon pemimpin
Baca juga: Pimpinan MPR bertemu dengan Presiden mengatakan bahwa PPHN hadir tanpa amandemen UUD
Wartawan: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
Redaksi Pandai 2022
