By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Partai Negeri Daulat IndonesiaPartai Negeri Daulat Indonesia
  • Home
  • Profil Pandai
  • Pengurus
  • PPID
  •  PENDAFTARAN ANGGOTA
  • My Bookmarks
  • Hubungi Kami
Reading: Musim pemilu, tidak ada aturan yang jelas tentang dana kampanye, APBD rawan dipolitisasi
Share
Notification Show More
Latest News
UMKM diajak produksi produk bernilai lokal tandingi produk asing
September 21, 2023
Gubernur Gorontalo pastikan pelayanan pemerintahan di Pohuwato normal
September 21, 2023
Vicky Prasetyo Caleg DPR RI Dapil Jabar VI, HT: Semangat!
September 21, 2023
Survei ARCI, Meski Ditinggal PKB, Prabowo Tetap Kokoh di Jatim
September 21, 2023
Kader NU Jadi Cawapres, Sosialisasi Duet Amin Digeber di Pulau Bawean
September 21, 2023
Aa
Aa
Partai Negeri Daulat IndonesiaPartai Negeri Daulat Indonesia
  • Beranda
    • PROFIL PANDAI
    • PPID
    • AD/ART PANDAI
    • PENGURUS
    •  PENDAFTARAN ANGGOTA
  • Berita
    • Politik
    • Hukum
    • Berita
    • Pemilu
    • Hiburan
    • Ekonomi
    • Teknologi
  • Bookmarks
    • Customize Interests
    • My Bookmarks
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Contact
  • Blog
  • Complaint
  • Advertise
© 2022 Partai Pandai. All Rights Reserved.
Politik

Musim pemilu, tidak ada aturan yang jelas tentang dana kampanye, APBD rawan dipolitisasi

September 10, 2020
Updated 2020/09/10 at 2:52 PM
Share
SHARE

“Masalah ini tidak bisa dipisahkan karena tidak ada regulasi yang jelas mengatur tentang sumber dana kampanye. Saya kira potensi penyelewengan dana APBD masih ada, karena kepala daerah tidak dalam posisi netral.”

SURABAYA, Partaipandai.id – Potensi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rawan dilakukan oleh calon kepala daerah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didukung oleh petahana. Mahalnya biaya kampanye dan mahar politik menjadi penyebabnya.

Namun, jika APBD dikelola dengan baik maka akan mensejahterakan masyarakat. Di sisi lain, dana APBD seperti hibah dan dana bansos juga bisa disalahgunakan oleh calon yang didukung petahana yang ingin mengikuti pemilu.

Demikian disampaikan Lembaga Transformasi (letram), dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darul Ulum (Undar) Moch Mubarok Muharam. Mubarok mengatakan anggaran publik seperti APBD masih sangat rentan dipolitisasi jelang Pilkada Surabaya untuk kepentingan politik calon kepala daerah atau peserta pemilu dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Masalah ini tidak bisa dipisahkan karena tidak ada regulasi yang jelas mengatur tentang sumber dana kampanye. Saya kira potensi penyalahgunaan dana APBD masih ada, karena kepala daerah tidak punya posisi netral. Apalagi kepala daerah mendukung salah satu pasangan calon ASN, jadi potensinya jelas masih ada,” kata Moch Mubarok, Selasa (10/9/2020).

More Read


KSP tekankan pentingnya akurasi data penerima bantuan langsung petani

Pengamat: Tujuh gagasan Ganjar dibutuhkan untuk bangsa
Berawal dari musibah, warga pedalaman Kaltara kini menatap asa baru 
Mendagri usulkan Pilkada 2024 dipercepat, DPR: Kita bahas dulu
Sepakat! Masa pendaftaran capres-cawapres jadi 19-25 Oktober 2023

Dalam kesempatan itu, Mubarok menjelaskan, praktik yang paling sering dilakukan biasanya segala macam bansos kepada masyarakat, bukan masalah baru, tapi bisa diantisipasi dan diminimalisir.

“Jadi harus ada upaya yang kuat dari semua elemen dan penyelenggara pemilu untuk memantaunya. Saya pikir Surabaya lebih mudah diawasi daripada kabupaten/kota lain. Karena kemauan pendidikan warga Surabaya lebih tinggi dan peran media massa dan media sosial lebih tinggi. luar biasa di Surabaya, sehingga mereka bisa membantu memantaunya,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Mubarok. Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni juga memaknai Pilkada 2020 memiliki 3 (tiga) potensi.

“Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tapi sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk saling mengingatkan. Kita minta komitmen penuh dari Wali Kota Surabaya agar ketiga potensi itu tidak terjadi,” kata Arif Fathoni.

Ketiga potensi tersebut, kata Arif Fathoni, yakni potensi netralitas ASN, potensi penyalahgunaan APBD bagi calon tertentu dan Penyalahgunaan kekuasaan (push of power) oleh Walikota Surabaya kepada aparatur terendah.

“Kalau Bu Risma seorang negarawan, insya Allah ketiga potensi itu tidak mungkin. Tapi kalau Bu Risma seperti politikus, maka ketiga potensi itu mungkin,” kata Fathoni.

Dalam hal ini, Arif Fathoni yang juga anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya telah memanggil Kepala Pemerintah Kota Surabaya untuk meminta komitmen netralitas ASN. Lebih lanjut Fathoni menyampaikan, potensi penyalahgunaan APBD Surabaya sudah disuarakan Partai Golkar sejak disahkannya APBD 2020.

“Jauh sebelum Pilkada berlangsung, kami meminta komitmen dari Bu Risma agar uangnya berasal dari pajak dan retribusi dari warga. Kami tidak ikhlas jika menggunakan jembatan untuk kepentingan kontestasi,” ujarnya.

Menurutnya, potensi penyalahgunaan kekuasaan sudah menjadi rahasia umum. Karena dalam setiap kegiatan Pilkada yang melibatkan petahana, potensi mobilisasi demokrasi terbuka lebar.

“Maka, kami meminta komitmen walikota untuk bersikap seperti negarawan menuju khusnul khotimah,” pungkasnya. (lan/n)

Sumber

You Might Also Like

Survei ARCI, Meski Ditinggal PKB, Prabowo Tetap Kokoh di Jatim

Kader NU Jadi Cawapres, Sosialisasi Duet Amin Digeber di Pulau Bawean

Ganjar: Tak ada jarak dengan Prabowo 

Kodim 1207/Pontianak pilih Desa Limbung menjadi lokasi TMMD 2023

Kejari Tapin Kalsel tetapkan ASN sebagai tersangka korupsi dana BOS

TAGGED: Ada, APBD, aturan, dana, dipolitisasi, jelas, kampanye, Musim, Pemilu, rawan, tentang, tidak, yang
Redaksi Pandai September 10, 2020
Share this Article
Facebook TwitterEmail Print
Previous Article Deklarasi Bersama Bacalon Pilkada Kabupaten Mojokerto
Next Article Cegah Gugusan Pilkada, Kandidat Surabaya Sepakat Taati Protokol Kesehatan
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anda mungkin suka

Survei ARCI, Meski Ditinggal PKB, Prabowo Tetap Kokoh di Jatim

September 21, 2023

Kader NU Jadi Cawapres, Sosialisasi Duet Amin Digeber di Pulau Bawean

September 21, 2023

Ganjar: Tak ada jarak dengan Prabowo 

September 21, 2023

Kodim 1207/Pontianak pilih Desa Limbung menjadi lokasi TMMD 2023

September 21, 2023
about us

Partai Negeri Daulat Indonesia, membawa Indonesia lebih berdaulat dengan rendah hati.

© Partai Pandai. All Rights Reserved.

Gabung Bersama Kami!

Bersama Partai Pandai, Negeri menjadi berdaulat sepenuhnya.

DAFTAR SEKARANG JUGA!!!

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?