Anggota Komisi B DPRD Jatim, Achmad Amir Aslichin meminta pemerintah terus melakukan program relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi nasabah UMKM oleh bank-bank BUMN saat new normal berlaku.
Sidoarjo, HARIAN BANGSA.net – Anggota Komisi B DPRD Jatim, Achmad Amir Aslichin meminta pemerintah tetap melanjutkan program relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi nasabah UMKM oleh bank-bank BUMN saat new normal berlaku. “Menjadwal ulang cicilan, bukan memotong atau menghapus. Jadi tidak membebani bank itu sendiri,” ujarnya, Minggu (7/6).
Politisi yang akrab disapa Mas Iin ini mengatakan, orde baru di Indonesia seperti lari maraton. Nafas ekonomi serta penerapan protokol kesehatan menjadi ritme yang harus dijaga. Syarat untuk mencapai ritme tersebut adalah keselarasan peran pemerintah dan pelaku usaha khususnya UMKM. “Kita berdua perlu meregangkan ekonomi yang lesu akibat dampak Covid-19,” katanya.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), setidaknya ada 163.713 UMKM dan 1.785 koperasi yang terdampak Covid-19. Di satu sisi, UMKM merupakan tulang punggung dan penopang utama perekonomian Indonesia. Kontribusinya terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tahun lalu mencapai 65% atau sekitar Rp. 2.394,5 triliun. Selain itu, UMKM mampu menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.
Lulusan The University of Melbourne, Australia ini menambahkan, relaksasi dan restrukturisasi kredit diharapkan dapat meringankan pelaku usaha. Dengan bantuan ini, diharapkan para pelaku usaha semakin inovatif dalam menyongsong orde baru. Baik dari segi produk maupun pemasaran.
More Read
Hingga Mei 2020, lanjutnya, tercatat sekitar 8 juta UMKM atau sekitar 13 persen dari total telah beralih dari offline ke online. Dengan kata lain, digitalisasi UMKM adalah suatu keharusan. Tidak hanya itu, literasi keuangan UMKM juga menjadi aspek penting yang perlu dibenahi. (st/rd)
