Denpasar (Partaipandai.id) – Pemerintah Provinsi Bali akan menambah 469 titik Wi-Fi gratis pada 2023 untuk mendukung perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam memberikan pelayanan publik.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, I Wayan Serinah, menyampaikan penambahan akses Wi-Fi saat kunjungan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, di Denpasar, Sabtu. .
“Untuk mempermudah akses dan layanan informasi kepada masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi didorong melalui pemasangan free Wi-Fi Bali Smart Island di 1.834 titik di Bali. Pada tahun 2023, akan ada tambahan 469 fasilitas yang menyasar tempat-tempat umum ,” kata Serina.
Wi-Fi gratis 469 akan dipasang di balai desa atau banjar hingga tempat wisata, dan akan diberikan tambahan kecepatan akses hingga 30 Mbps.
“Hal ini untuk memberikan rasa keadilan, upaya memberikan akses informasi tanpa terhalang ketiadaan internet kepada masyarakat Bali, sehingga akses informasi publik dan informasi lainnya dapat diperoleh dengan cepat,” ujarnya.
Di sisi lain, pejabat Pemprov Bali itu juga mengatakan bahwa teknologi yang berkembang ini bisa berdampak negatif, seperti pada akhirnya penistaan agama, informasi bohong, dan penipuan melalui media sosial yang diakses menggunakan internet.
Baca juga: Anggota Komisi I DPR membeberkan hasil rapat dengan Panglima TNI
“Kami menyadari tidak ada yang bisa menjamin keamanan 100 persen, namun kami juga terus memberikan upaya literasi kepada masyarakat agar masyarakat Bali mampu menjadi netizen yang cerdas dengan UU ITE sebagai acuan dasarnya,” ujar Serinah.
Menyikapi masalah keamanan ini, Utut Adianto yang memimpin delegasi DPR RI ke Bali mengatakan ingin melihat dan mendapatkan masukan mengenai faktor dan kasus kebocoran data di lapangan.
Apalagi, kata dia, setelah keluarnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru saja disahkan, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.
“Undang-undang ini prosesnya cukup panjang dan kami ingin melihat seperti apa praktik di lapangan, karena kami yang membuat sistem atau undang-undang, bukan penggunanya,” kata Utut.
Diakui Utut, sebelum undang-undang itu disahkan, Indonesia termasuk salah satu negara yang dilanda kasus kebocoran data, bahkan di level instansi pemerintah.
Baca juga: Komisi I DPR menggelar uji kecocokan terhadap 13 calon duta besar
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Gede Pramana akhirnya menjelaskan bahwa selain menyediakan Wi-Fi gratis sebagai layanan kepada masyarakat, ada juga langkah untuk mengatasi kebocoran data yaitu Kerahasiaan atau data hanya untuk yang berhak. .
“Kemudian Integrity yaitu isi data tidak rusak dan tidak kurang atau terbaca dengan jelas dan availability yaitu data dapat diakses setiap saat bagi yang membutuhkan ditambah terjamin keaslian dan keniscayaan datanya,” ujar Prama.
Selain itu, pejabat Pemprov Bali memasang antivirus terpusat di Diskominfos untuk mendeteksi komputer yang terinfeksi.
Reporter: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Adi Blueardi
HAK CIPTA © Partaipandai.id 2023
