Pengamat menyarankan agar TNI-Polri menutup bandara perintis di Papua

Jakarta (Partaipandai.id) – Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menyarankan Polri menutup bandara perintis di pegunungan Papua untuk mencegah berulangnya aksi gangguan keamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)/Kelompok Separatis dan Teroris (KST).

“Sebaiknya tutup sementara bandara perintis di pegunungan yang menjadi sarang KKB/KST,” kata Nuning dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Nuning, langkah tersebut lebih baik ketimbang Polri yang segera melakukan operasi gabungan terpadu dan informatif pasca pembakaran pesawat Susi Air yang diklaim dilakukan oleh KKB pimpinan Panglima TNI. Tentara Pembebasan (TPNPB) OPM Ndugama Bridgen Egianus Kogeya (EK).

Dengan menutup bandara perintis ini, kata dia, pemerintah bisa membangun bandara yang lebih besar dan kuat sebagai basis perlawanan dan pusat logistik TNI-Polri yang sulit dikendalikan KKB.

“Sebagai saran, jangan ada operasi gabungan TNI-Polri yang saling terintegrasi dan informatif,” ujarnya.

Langkah lain, kata Nuning, TNI dan POLRI bisa secepatnya menangkap EK hidup-hidup untuk membongkar jaringan yang dimilikinya.

Ini bukan kali pertama KKB atau KST melakukan pembakaran pesawat terbang, aksi ini sudah berulang kali dilakukan, sehingga aksi ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan kelompok terhadap pembangunan dan pemekaran daerah baru (DOB) di Papua. .

“Paling tepat EK ditangkap hidup-hidup agar jaringan yang dimilikinya bisa teridentifikasi, termasuk dari luar negeri,” kata Nuning.

Nuning mengatakan, gangguan keamanan yang dilakukan kelompok EK kali ini menandakan kelanjutan aksi mereka yang merupakan bagian dari deklarasi perang melawan segala pembangunan, termasuk pemekaran DOB dan penambahan Kodim di wilayah Papua.

Hal penting lain yang bisa dilakukan aparat keamanan untuk mengantisipasi gangguan keamanan oleh KKB, kata Nuning, adalah melakukan dialog dengan tokoh Papua yang anti terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Langkah ini untuk mengetahui apa yang diinginkan kelompok tersebut, termasuk mencari tahu pendapat mereka terkait pemekaran daerah otonom baru di wilayah Papua. Ada anggapan ini akan diikuti oleh pos-pos baru TNI Polri,” kata Nuning.

Langkah selanjutnya adalah melakukan dialog dengan pihak-pihak yang pro NKRI, antara lain dialog dengan kelompok adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lain-lain.

Reporter: Laily Rahmawaty
Editor: Laode Masrafi
HAK CIPTA © Partaipandai.id 2023

Sumber

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *