“Kontrak politik ini ditandatangani di atas materai. Dan sudah didaftarkan ke notaris, jadi kalau kami menolak, kami bisa mengajukan gugatan,” kata Setiajit.
TUBAN, Partaipandai.id – Untuk membenahi Kabupaten Tuban, pasangan Setiajit dan Armaya Mangkunegara (Setia Negara) menawarkan tambahan anggaran Rp 100 juta hingga Rp 300 juta per dusun. Janji Setiajit mengatasnamakan Setia Negara dalam kontrak politik di sejumlah desa di Kecamatan Jatirogo, Rabu (30/9/2020).
Program nyata ini akan diberikan kepada masyarakat jika Setia Negara nantinya akan memimpin Kabupaten Tuban sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
“Kontrak politik ini ditandatangani di atas materai. Dan sudah didaftarkan ke notaris, jadi kalau kami menolak, kami bisa mengajukan gugatan,” kata Setiajit.
Menurut dia, kontrak politik akan dipertanggungjawabkan hingga akhirat. Karena program tersebut merupakan niat Setia Negara Paslon untuk membangun desa dimulai dari dusun.
More Read
“Nama programnya desa sejahtera. Ini nyata dan bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Mantan Pj Bupati Jombang itu menambahkan, sebanyak 886 dusun dan semuanya akan dibuat kontrak politik darinya. Selain pasangan calon, juga ada tokoh masyarakat atau tokoh agama serta dua warga sebagai saksi. Dengan demikian, dokumen tersebut resmi, sah dan mempunyai kekuatan hukum.
“Setia Negara sengaja melakukan kontrak politik dengan mengambil batas-batas administratif agar program dan akuntabilitas lebih jelas,” kata camat yang diusung PDI-P, Gerindra, PPP, PAN dan PBB itu.
Adanya kontrak politik diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur dusun, meningkatkan derajat kesehatan dan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Sedangkan, bentuknya berupa pembiayaan untuk program pembangunan di desa.
“Kalau dusun maju, desa maju, kecamatan maju dan tentunya kabupaten juga maju. Ini nyata, nyata dan tidak dibuat-buat,” ujarnya.
Di sisi lain, minimal Rp 100 juta hingga Rp 300 juta bisa dialokasikan untuk program dusun sejahtera ini. Dana tersebut akan diberikan ke setiap dusun, setiap tahun.
“Yang pasti dananya di luar dana desa, DD dan ADD. Setidaknya pada tahun kedua menjabat program ini sudah berjalan. Kalau tidak terealisasi, saya siap turun jabatan, karena gagal memberikan yang terbaik untuk rakyat,” pungkasnya. (wan/n)
