Memuat…
Amandemen undang-undang tersebut, yang ditandatangani oleh Presiden Vladimir Putin, mencakup hingga 10 tahun penjara bagi tentara Rusia yang menolak untuk berperang. Foto/REUTERS
Aturan ketat disahkan hanya beberapa hari setelah Putin memerintahkan mobilisasi sebagian dari 300.000 tentara cadangan, memicu protes di seluruh negeri dan eksodus baru di luar negeri.
Prajurit cadangan adalah warga sipil yang telah menjalani dinas militer.
Sehari sebelumnya, menurut laporan AFPParlemen Rusia menyetujui amandemen yang memperketat hukuman untuk kejahatan militer pada saat mobilisasi.
Sekarang undang-undang tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Putin, tentara yang meninggalkan medan perang, menyerah secara sukarela, dan menolak untuk melawan atau tidak mematuhi perintah dapat menghadapi hukuman sepuluh tahun penjara.
Tindakan penjarahan juga diancam dengan hukuman 15 tahun penjara.
Amandemen undang-undang tersebut dilakukan saat Kremlin berupaya meningkatkan pangkat tentaranya untuk memperlancar operasi militer di Ukraina.
Undang-undang terpisah, juga ditandatangani pada hari Sabtu, memfasilitasi akses ke kewarganegaraan Rusia bagi orang asing yang mendaftar di militer Rusia.
Orang asing yang menghabiskan setidaknya satu tahun di militer Rusia akan memenuhi syarat untuk mengajukan kewarganegaraan, melewati persyaratan normal untuk tinggal lima tahun di negara itu.
Langkah ini terutama ditujukan untuk para migran Asia Tengah dari negara-negara bekas Uni Soviet, yang biasanya dipekerjakan dalam pekerjaan yang sulit dan bergaji rendah.
Pada hari Selasa, Walikota Moskow Sergey Sobyanin mengumumkan pembukaan pusat perekrutan di pusat migrasi Sakharovo, rute penting bagi para migran.
Bahkan sebelum undang-undang Rusia berlaku, Kirgistan dan Uzbekistan telah memperingatkan warganya untuk tidak ambil bagian dalam konflik bersenjata apa pun.
(menit)
