Rapat koordinasi (Rakor) penanganan Covid 19 di Kabupaten Nganjuk antara eksekutif dan legislatif berlangsung panas.
Nganjuk, HARIAN BANGSA.net – Rapat koordinasi (Rakor) penanganan Covid 19 di Kabupaten Nganjuk antara eksekutif dan legislatif memanas. Awalnya, acara ini hanya mengundang perwakilan direksi (AKD), ketua, wakil ketua, dan sekretaris fraksi. Lalu ada kesalahan lain. Hanya para pemimpin fraksi yang diundang ke pertemuan dengan eksekutif.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono, wakil ketua DPRD, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Wakil Bupati Marhaen Jumadi, dihadiri pimpinan fraksi dan kepala dinas.
Gangguan tersebut mengawali rapat koordinasi ini hingga keluar dari rapat yang digelar Wakil Ketua Fraksi Golkar Karyo. Ia menilai pertemuan yang digelar tidak sesuai dengan bentuk representasi AKD.
“Saya kira ini pelanggaran. Yang disebut struktur itu wakil ketua, ketua, dan sekretaris,” kata Karyo, kepada Harian Bangsa, Kamis (4/6).
Dia mempertanyakan kebijakan ini kepada ketua dewan. Apalagi koordinasinya tertutup dan rapat koordinasi bukan rapat rahasia, karena untuk kepentingan masyarakat Nganjuk.
“Saya minta maaf. Masalah penanganan Covid-19 ini kita lawan bersama. Kenapa harus ditutup atau dirahasiakan. Ini sangat disayangkan,” keluhnya.
Ia menjelaskan, jika masyarakat ingin mengetahui seberapa serius pemerintah dalam menangani Covid-19. Hal ini agar publik mengetahui rapat-rapat yang diadakan antara eksekutif dan legislatif.
“Keterbukaan informasi yang sifatnya untuk publik tidak boleh dirahasiakan, sehingga kita juga bisa menerima masukan dari luar,” jelas Karyo.
Ketua DPRD menjelaskan, rapat koordinasi ini masih bersifat internal, karena selama ini masih terjadi kebuntuan antara DPRD dengan bupati. Sehingga masih perlu membahas kebijakan yang belum sinkron antara pimpinan fraksi, komisi, dan bupati dalam menjalankan komitmennya terhadap kinerjanya.
“Saya sudah sampaikan ada peningkatan kinerja di pemerintahan, termasuk penanganan Covid-19,” kata Tatit.
Menurut dia, sebagai wakil ketua V di Gugus Tugas Penanganan Covid-19, selama ini komunikasi dinilai kurang baik. “Saya sendiri sebagai perwakilan dari bidang V, apa tugas saya, tidak diberitahu. Kami sudah menanyakan hal ini sebelumnya agar ada pembahasan yang lebih serius,” pungkasnya.
Mengenai kepergian salah satu anggota sebelum rapat koordinasi dimulai, Tatit menyatakan bahwa itu hanya miskomunikasi antara ketua Fraksi Golkar, Sumardi dan wakilnya, Karyo. “Saya kira itu hanya miskomunikasi. Jadi tidak ada masalah. Rapat koordinasi akan kita lanjutkan,” kata Tatit.(bam/rd)