Surabaya – HARI BANGSA
GPPD (Gerakan Pemuda Peduli Demokrasi) menggelar webinar bertema “Mewujudkan Pilkada Tanpa Hoaks dan Politik Uang”, pada Rabu (2/11). Webinar ini dihadiri oleh tiga pembicara yaitu Risyad Fahlevi selaku aktivis muda, Abdul Kodir selaku Akademisi dari UNM, Emil Dardak selaku Keynote speaker selaku wakil gubernur Jawa Timur, dan dimoderatori oleh Ajeng Adinda yang menjadi Duta Perdamaian Jawa Timur 2020.
Peserta Webinar adalah anak muda dari kalangan muda khususnya yang berasal dari Jawa Timur.
Pembicara pertama pada Webinar ini adalah Emil Dardak. Ia langsung menyampaikan apresiasinya atas visi dan gerakan yang dilakukan GPPD.
“Saya berharap generasi muda berperan dalam meningkatkan kualitas pilkada kita. Pilkada sangat menentukan karena merupakan perwujudan otonomi daerah,” ujarnya.
Selain itu, Emil juga menyinggung isu politik uang yang sudah membudaya, ia juga berpesan kepada generasi muda untuk mengedukasi mereka tentang bahaya politik uang.
“Masyarakat kita sangat terbuka dengan politik uang. Ini berbahaya. Anak muda harus lantang menyuarakan anti politik uang. Ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kebaikan Indonesia”, ujarnya.
Pembicara kedua, Abdul Kodir yang juga akademisi dari Universitas Negeri Malang, juga berbicara tentang bahaya politik uang. Ia mengkritik keterlibatan kader parpol yang berperan membangun dinasti politik untuk menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap politisi.
“Kader partai politik tidak serta merta ikut membangun daerahnya, tapi terkadang mereka sibuk membangun kekuasaan bahkan dinasti politik. Ini bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap politisi”.
Abdul Kodir juga menyarankan agar partai politik melakukan pembenahan karena partai merupakan aspek fundamental bagi pelaksanaan sistem politik di Indonesia.
“Partai politik harus meningkatkan kader karena merupakan aspek fundamental dari sistem politik di Indonesia,” katanya.
Senada dengan Emil, Risyad Fahlefi selaku aktivis yang juga Wakil Presiden BEM Unair 2020 menjelaskan bahwa demokrasi akan lebih substansial jika melibatkan masyarakat, penegak hukum, dan partai politik.
“Sudah saatnya demokrasi yang dianut di Indonesia kembali ke demokrasi yang lebih substansial. Fokusnya bukan politik uang dan hoax, tapi ide para kandidat. Untuk mewujudkan itu perlu ada peran penting dari setiap elemen, termasuk penegak hukum, partai politik, dan masyarakat luas”, jelasnya.
kontributor: elvi
