Memuat…
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura, Pastor Alberth Yoku. Foto: iNewsTV/Chanry
Demikian disampaikan Pastor Alberth Yoku dalam keterangannya kepada awak media, Minggu (18/9/2022).
“Seperti orang tua kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita, seperti Pak Barnabas Suebu, Jhone Ibo, Bupati yang menangani kasus saat ini, dan pejabat lainnya, mereka keras kepala dalam berurusan dengan proses hukum. Orang bilang Papua banyak korupsi kan, buktikan, kalau bersalah ya bertanggung jawab, kalau tidak ya bebas,” ujarnya.
Baca juga: Takut ditangkap KPK, rumah pribadi Lukas Enembe dijaga ratusan orang
Sehingga dengan begitu tidak akan menjadi bumerang di masyarakat yang kemudian dapat mengganggu keamanan di Papua.
“Kalau nongkrong seperti itu tidak akan menjadi bumerang yang memicu emosi suku, emosi daerah dengan menggelar demonstrasi dan lain-lain,” ujarnya.
Ditegaskannya lagi, Tanah Tabi adalah tanah adat, tanah dimana jika orang berbuat salah akan ada sanksi, jika mereka berbuat benar akan dipuji dan dihormati. Jadi prinsip kebenaran harus dijunjung tinggi.
“Masyarakat melihat Papua sebagai provinsi termiskin, terkorup dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia, red) terendah, dan juga karena tata pemerintahan yang tidak baik dan provinsi yang tidak nyaman. Dalam situasi ini, kita semua harus memiliki visi dan misi yang sama, bahwa orang Papua memiliki harga diri, integritas baik dari segi adat maupun keyakinan. Prinsip kejujuran dan kebenaran harus dijunjung tinggi untuk mengubah paradigma itu,” ujarnya.
Baca juga: Ribuan pendukung Lukas Enembe akan berunjuk rasa, PGGJ imbau jangan korbankan rakyat
“Kalau salah, itu proses yang mendidik kita agar ke depan tidak kita lakukan. Dalam kasus Pak Lukas Enembe dan Ricky Ham Pagawak, kami sebagai orang Papua, orang terpelajar menghormati proses hukum, jadi kami menghormatinya. proses itu,” lanjutnya.
