memuat…
Wakil Ketua MUI Anwar Abbas mempertanyakan desakan Kementerian Perdagangan untuk mengimpor beras. Foto/dokumen. SINDOnews
Berdasarkan data tahun itu, misalnya, Indonesia surplus beras 2,38 juta ton. Tahun 2020 surplus 2,13 juta ton, surplus 1,31 juta ton tahun 2021 dan surplus 1,34 juta ton tahun 2022.
“Pertanyaannya kenapa pemerintah masih harus impor beras padahal sejak 2019 produksi kita melimpah. Jadi dari data ini negara kita sudah swasembada beras sejak 2019 jadi tidak perlu impor lagi, tapi kenapa di Tahun 2022 dan 2023 kita masih impor beras,” kata Anwar Abbas dalam keterangannya, Senin (8/5/2023).
Kemudian dia mempertanyakan apakah Kementerian Perdagangan tidak menanyakan dan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait jumlah produksi beras secara nasional. Pasalnya Kementerian Pertanian telah menyimpulkan bahwa Indonesia tidak perlu mengimpor karena produksi dalam negeri cukup mampu memenuhi kebutuhan beras nasional.
“Tapi pertanyaannya kenapa Mendag tetap impor beras? Ada apa ini? Beragam tafsir pasti akan muncul, di antaranya karena sebentar lagi Pemilu 2024, tentunya pihak-pihak yang akan mengikuti pemilu perlu dana,” katanya.
Menurut Anwar, cara ini sangat mudah bagi mereka untuk mendapatkan dana. Salah satu caranya adalah dengan membeli beras di tempat yang murah di luar negeri dan menjualnya ke tempat yang lebih mahal di dalam negeri.
“Sehingga keuntungan yang didapat akan cukup untuk membiayai kebutuhan partai-partai tersebut dalam menghadapi pemilu,” kata Anwar.
Ia menilai politik Indonesia masih belum berorientasi pada kepentingan rakyat. Namun lebih kepada kepentingan penguasa dan kepentingan partai.
“Padahal, tugas pemerintah dan politisi selain melindungi rakyat, khususnya dalam hal ini adalah mensejahterakan petani juga,” ujarnya.
Selain itu, ia mengatakan nasib masyarakat di Indonesia belum mendapat perhatian serius dari pemerintah dan politisi. Karena bagi mereka yang terpenting adalah bagaimana mendapatkan suara sebanyak-banyaknya pada pemilu yang akan datang dan tetap berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya.
“Kasihan sekali nasib rakyat saya karena masih dipimpin oleh pemerintahan yang bermental politikus, apalagi negarawan yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan dirinya sendiri dan kelompok serta partainya. ” dia berkata.
(muh)
