Maka negara harus hadir untuk memberikan jaminan kesempatan kerja dan perlindungan.
Jakarta (Partaipandai.id) – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengingatkan para pekerja migran Indonesia untuk membangkitkan kembali semangat kerja, terutama setelah dua tahun menempatkan pekerja migran Indonesia dalam kondisi vakum akibat pandemi.
Hal itu disampaikan Muhaimin Iskandar saat menjadi keynote speaker pada peringatan Hari Migran Internasional ajang Indonesian Migrant Worker Awards (IMWA) 2022, di Balai Latihan Kerja dan Produktivitas (BPVP) daring, di Nusa Tenggara Timur (NTB), Minggu.
“Semangat dan optimisme harus terus kita bangun di tengah kondisi perekonomian dunia yang kelabu ini, karena itu merupakan pondasi dasar bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya para PMI kita,” ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis yang diterima , di Jakarta, Senin.
Selain kemampuan, kata Muhaimin, optimisme untuk bangkit bekerja merupakan faktor penting yang harus dimiliki untuk meraih kesuksesan. Ia juga melihat buruh migran sebagai pilihan rasional selain pekerjaan rumah tangga.
“Menjadi TKI adalah pilihan yang rasional, yang terpenting adalah ingin mendapatkan penghasilan dan kehidupan yang lebih baik dan layak untuk keluarga dan masa depannya,” ujarnya juga.
Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) itu mengatakan, keputusan menjadi TKI tidak bisa dihindari ketika pertumbuhan angkatan kerja domestik tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja.
“Karena bekerja adalah hak asasi manusia, maka negara wajib hadir untuk menjamin kesempatan dan perlindungan pekerjaan,” ujarnya.
Ia pun yakin kepemimpinan Menaker Ida Fauziyah akan mampu menangani persoalan terkait ketenagakerjaan dengan baik dan elegan, apalagi di tengah kondisi 70 persen pekerja migran Indonesia yang masih didominasi perempuan.
“Tentu saja sesama wanita jauh lebih mudah didapatkan sentuhan manusia karena wanita lain. Seperti seorang ibu kepada anaknya,” katanya.
Baca juga: Komnas HAM menyebut sedikitnya 300 ribu warga negara Indonesia berpotensi “stateless”
Baca juga: Komnas HAM menerima 257 pengaduan terkait PMI tahun 2020-2022
Reporter: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budisantoso Budiman
Redaksi Pandai 2022
