Tim Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) berkunjung ke Kabupaten Sidoarjo, Rabu (29/6).
Sidoarjo, Partaipandai.id – Tim Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) berkunjung ke Kabupaten Sidoarjo, Rabu (29/6). Tujuannya untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah Jawa Timur khususnya di Kabupaten Sidoarjo menghadapi Pilkada 2024.
Kesepuluh anggota Wantannas tersebut diterima Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor di Pendapa Delta Wibawa.
Bupati Ahmad Muhdlor mengatakan kesiapan Pemkab Sidoarjo menghadapi Pilkada 2024 cukup baik. Semuanya sudah berjalan sesuai tahapan. Termasuk pemetaan anggaran Pilkada 2024 yang disiapkan Pemkab. “Persiapan pilkada, pemilihan legislatif, pemilihan umum sudah berjalan sesuai tahapan,” kata Gus Muhdlor, panggilan akrab Ahmad Muhdlor.
Gus Muhdlor menjelaskan, pemerintah kabupaten bersama KPU dan Banwaslu telah memetakan anggaran pilkada 2024. KPU Sidoarjo mengusulkan anggaran sekitar Rp. 91 miliar. Anggaran tersebut belum termasuk anggaran APD Covid-19. Tapi anggaran sudah dipetakan.
More Read
“Ini sudah kita siapkan dan kita bagi menjadi dua. Yang pertama pada 2023, 40 persen sekitar Rp 37 miliar, dan 2024 60 persen,” ujar alumnus FISIP Unair ini.
Gus Muhdlor masih mengharapkan masukan dari Tim Wantannas Sekretariat Jenderal agar Pilkada 2024 di Kabupaten Sidoarjo lebih baik lagi. Padahal menurutnya tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 sudah dilakukan Pemkab Sidoarjo dengan baik.
Sementara itu, Penanggung Jawab Sekjen Sekretariat Nasional Politik dan Strategi, Irjen Pol. Heribertus Dahana menjelaskan, kunjungannya ke Kabupaten Sidoarjo untuk mengetahui secara langsung kesiapan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menghadapi Pilkada 2024.
Heribertus Dahana menambahkan, pemilu 2024 merupakan pemilu yang krusial. Karena ada pemilihan yang dilakukan pada waktu yang bersamaan. Yakni pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Heribertus Dahana mengatakan Jawa Timur merupakan provinsi yang paling banyak menggelar pemilu pada tahun 2024. Hal ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Dinamika sosial politik di Jawa Timur merupakan hal urgen yang akan dipantau oleh pemerintah pusat. “Ini menjadi hal yang urgen bagi pemerintah pusat untuk memantau dinamika sosial politiknya,” pungkasnya. (st/rd)
