
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mojokerto menggelar rapat cabang (Muscab), Minggu (7/3).
Mojokerto, HARIAN BANGSA.net – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mojokerto menggelar Musyawarah Cabang (Muscab), Minggu (7/3).
Diawali dengan mendengarkan sambutan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar secara virtual, proses acara Muscab DPC PKB di sebuah gedung di Trawas, Mojokerto berlangsung dengan kondusif, dan sesuai dengan aturan protokol kesehatan Covid-19.
Dalam sambutan virtualnya, Muhaimin Iskandar atau Gus Ami mengatakan, dirinya meminta seluruh jajaran DPW dan DPC untuk profesional dalam memajukan dan menjaga kekuatan partai di daerahnya masing-masing. Semua pengurus dan kader PKB harus bisa menjadi panutan yang baik bagi pihak lain. Seluruh pengurus dan kader PKB harus memiliki integritas yang baik dalam pengabdiannya kepada masyarakat luas.
“PKB terus memperjuangkan semua aspirasi rakyat, membela kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Membangun Partai Unggul dan Kader PKB harus lebih kompak dalam menjalankan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.
Kehadiran Ayni Zuroh untuk kembali memimpin DPC PKB Kabupaten Mojokerto, diharapkan bisa meraih prestasi lagi, dengan menyumbangkan 10 kursi pada tahun lalu dan dapat mendongkrak perolehan suara partai di Pemilu 2024 mendatang.
“Kita akan segera menggelar Muskercab untuk menentukan program kerja guna menargetkan perolehan suara sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah tahun lalu kita bisa mendapatkan 10 kursi di DPRD Kabupaten Mojokerto. PKB akan terus memaksimalkan kinerja di Pilkada 2024. ,” kata Ayni Zuroh.
Ayni Zuroh yang terpilih sebagai ketua mengatakan, dirinya dan kepengurusan baru bertekad menjalankan visi dan misi PKB. Diantaranya mewujudkan masyarakat adil dan makmur, mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berkarakter.
PKB terus menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab yang mampu mengayomi seluruh masyarakat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan sosial.(ris/rd)

