Kemarin, Rakornas Forkopimda hingga pergantian masa jabatan kepala desa

Mendagri: Arahan Rakornas Forkopimda Daerah tentang Isu Ekonomi-Inflasi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Rapat Koordinasi Nasional Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Rakornas Forkopimda) diharapkan dapat memberikan masukan dan arahan tentang langkah-langkah aplikatif yang akan dilakukan oleh daerah terkait penguatan ekonomi dan pengendalian inflasi.

“Melalui momentum yang baik ini, diharapkan kita dapat memberikan masukan dan arahan tentang langkah-langkah aplikatif yang harus diambil oleh daerah,” ujar Mendagri Tito Karnavian dipantau dari kanal YouTube resmi Kemendagri, di Jakarta, Selasa (17/1).

Baca lebih lanjut di di sini.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyoroti dua masalah besar yang kerap menghambat kelancaran investasi di daerah, yakni pertama tata ruang dan kedua izin mendirikan bangunan.

Menurut Presiden, izin investasi bisa memakan waktu berbulan-bulan untuk mendapatkan izin investasi, ujarnya pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023, di Sentul International Convention Center, Bogor. Jawa Barat, Selasa (17/1).

Baca lebih lanjut di di sini.

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memastikan netralitas seluruh jajarannya untuk tidak memihak salah satu calon dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

“Saat saya mulai fit and proper test, saya sudah jamin TNI harus netral. Tentu saya akan konsisten untuk itu. Nanti akan kita tekankan ke semua level. Sekarang sudah mulai kita tekankan kepangkatan yang akan netral,” kata Yudo di sela-sela pertemuan. Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah se-Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).

Baca lebih lanjut di di sini.

Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mengatakan, pihaknya, Badan Legislatif (Baleg), dan seluruh fraksi di DPR menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa. jabatan (kades).

“Di Komisi II, di Baleg, di fraksi juga semuanya, semuanya setuju,” kata Toha kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/1).

Baca lebih lanjut di di sini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui usulan perubahan periodesasi jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, guna mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu pembangunan desa.

Hal itu disampaikan politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko usai bertemu Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/1).

Baca lebih lanjut di di sini.