Menjadi prioritas kita semua agar tidak ada negara yang menganggap enteng wilayah maritim Indonesia
Natuna (Partaipandai.id) – Kantor Staf Kepresidenan menaruh perhatian khusus pada penegakan hukum laut di Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan mengirimkan tim khusus langsung menyelidiki persoalan di Natuna.
“Kita semua tahu bahwa di wilayah perbatasan potensi pelanggaran hukum pasti sangat besar, terutama Laut Natuna yang berada di wilayah perbatasan antar negara,” kata Deputi V Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ade Irfan Pulungan di Ranai, Natuna, Jumat.
Ia mengatakan potensi laut Natuna harus dijaga, karena itu pelanggaran hukum yang terjadi harus ditindak secara serius dengan melakukan investigasi mendalam terkait permasalahan yang terjadi di lapangan dengan pihak terkait.
“Namun persoalan kedaulatan negara merupakan hal yang perlu dikaji, harus kita jaga, dan kita hormati, artinya negara-negara di perbatasan harus menghormati kedaulatan hukum yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, saat ini timnya sedang menjajaki segala potensi perbuatan melawan hukum yang biasa muncul atau terjadi di daerah tersebut.
Baca juga: Aliansi nelayan berharap Kementerian Perhubungan segera membentuk KSOP di Natuna
“Pelanggaran seperti apa yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana mengamankan, menjaga wilayah perairan atau laut tersebut,” ujarnya.
Ia juga mengatakan penegakan hukum harus diperkuat terkait dengan penyelundupan, perdagangan narkoba dan perdagangan manusia yang kerap terjadi di perbatasan antar negara, termasuk illegal fishing.
“Itulah potensi yang selalu muncul di daerah perbatasan dan itu menjadi semacam magnet bagi negara manapun, masuk melalui jalur laut,” ujarnya.
Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian khusus Staf Kepresidenan dalam upaya penegakan hukum di Laut Natuna.
“Ini menjadi prioritas kita semua agar tidak ada negara yang menganggap enteng wilayah maritim Indonesia,” ujarnya.
Baca juga: TNI AL telah menyiagakan empat KRI untuk menjaga kedaulatan Laut Natuna Utara
Selain mendalami permasalahan di daerah, ia juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan atau menjalin kontrak dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah perbatasan, khususnya Natuna.
“Saya selalu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, bagaimana koordinasi penanganan penegakan hukum di wilayah Natuna, kita harus bersinergi, kita harus berkoordinasi,” imbuhnya.
Ia juga mengatakan dengan kerjasama berbagai pihak semua masalah dapat diselesaikan.
Pemberita: Cherman
Editor: Chandra Hamdani Noor
HAK CIPTA © Partaipandai.id 2023
