Jakarta (Partaipandai.id) – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mendukung arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memberantas praktik politik identitas pada Pemilu 2024 mendatang.
“Agama itu murni. Agama adalah sumber nilai, menjadikan agama sebagai kompas moral itu boleh bahkan baik. Saya setuju politisasi agama jangan diprioritaskan,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Anggota Komisi II DPR RI itu menekankan agama sebagai pedoman dalam menjalankan praktik politik yang dilandasi nilai-nilai positif. Bahkan, Mardani meminta praktik politik dilakukan dengan cara yang baik untuk mencapai tujuan yang baik.
“PKS menempatkan agama sebagai kompas moral dan peringatan terhadap politik berdasarkan nilai. Politik harus dijalankan dengan cara yang baik, tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik pula,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Mitra Politik Indonesia AB Solissa mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi yang mengimbau capres dan cawapres untuk mengutamakan ide dan gagasan dalam debat merupakan langkah progresif dan harus diambil oleh para capres.
“Terkait pernyataan presiden untuk suksesi Pilpres 2024 agar capres dan cawapres mengutamakan ide dan gagasan, ini merupakan langkah progresif dari seorang presiden yang harus kita hormati,” ujarnya.
Magister Komunikasi Politik Universitas Paramadina ini mengatakan, peringatan Presiden Jokowi agar capres dan cawapres menjauhi politik SARA sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia demi terciptanya demokrasi yang sehat.
“Menurut saya, pernyataan ini patut diapresiasi. pernyataan posisi Jokowi ini yang sebenarnya ditunggu publik jelang Pilpres 2024,” jelasnya.
Selain itu, himbauan presiden bertujuan untuk mengakhiri perpecahan di antara sesama anak bangsa, dimana perpecahan sudah terjadi sejak pemilu sebelumnya.
“Apa yang dikatakan presiden harus menjadi catatan bagi semua calon presiden dan wakil presiden. Sisa-sisa konflik Pilpres 2014 dan 2019 harus diakhiri,” tegasnya.
Solissa menjelaskan, Pilpres 2024 harus dijadikan momentum perubahan dan penyatuan, terutama capres dan cawapres mengedepankan ide dan konsep, sehingga presiden terpilih itu untuk semua golongan, bukan hanya satu golongan.
“Apapun yang berbasis politik identitas, agama, ras, suku, bahkan berbasis sektoral daerah, harus dihentikan,” harapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan suasana pasangan calon presiden dan wakil presiden (calon presiden dan wakil presiden) untuk menjaga suasana politik yang aman. Dia mengajak calon presiden untuk berdebat, tapi tidak mengungkit politik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Wartawan: Fauzi
Editor: Agus Setiawan
Redaksi Pandai 2022
