Presiden Jokowi Diusulkan Bahas Isu Perlindungan Buruh Migran di KTT ASEAN

JAKARTA – Perlindungan pekerja migran harus menjadi isu utama dalam penyelenggaraan KTT ASEAN. Ini mengikuti perubahan geopolitik, demografi populasi, dan perubahan iklim.

Hal itu terungkap dalam Side Event KTT ASEAN (ASEAN Summit) 2023 yang digelar secara hybrid antara Migrant Care dan lembaga swadaya masyarakat. Acara yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif Wahyu Susilo ini dihadiri oleh perwakilan aktivis perlindungan TKI di daerah, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan masukan dari perspektif perlindungan pekerja migran bagi Indonesia dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Ketua ASEAN pada KTT ASEAN 2023 yang sedang berlangsung di Labuan Bajo.

Dosen dan praktisi hubungan internasional sekaligus penggagas Sinergi Kebijakan Dinna Prapto Raharja yang menjadi keynote speaker menyampaikan bagaimana ASEAN bekerja, pentingnya KTT ASEAN secara umum dan konteks dalam penanganan isu buruh migran, update terkini perkembangan geopolitik yang dampak terhadap pekerja migran, dan merumuskan rekomendasi untuk KTT ASEAN.

Sifat ASEAN sejak deklarasi Piagam ASEAN dan Visi ASEAN sebagai komunitas bersama adalah mengembangkan kerjasama yang berpusat pada manusia atau masyarakat (rakyat) untuk kemajuan di bidang pembangunan sosial, sehingga tercipta keadilan, martabat. dan kualitas hidup yang tinggi bagi masyarakat negara-negara ASEAN,” ujar Dinna yang menjabat sebagai Perwakilan Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) 2016-2018.

Sudah selayaknya negara-negara ASEAN mengutamakan kerja masyarakat sipil, khususnya terkait perlindungan pekerja migran akibat perubahan geopolitik, demografi penduduk dan perubahan iklim yang mengharuskan negara mengandalkan kerjasama dengan masyarakat sipil untuk memperkuat daya tawar dengan negara-negara eksternal. ,” dia berkata

Menurut Dinna, negara maju secara ekonomi mengalami masalah akut terkait penuaan populasi dan kekurangan tenaga kerja. Padahal negara-negara tersebut jelas membutuhkan pekerja migran untuk mengisi kekurangan tenaga kerja, kata Dinna, sebenarnya mereka berbicara tentang pelarangan migrasi dan penguatan aturan keimigrasian, bahkan ada yang menolak melindungi hak-hak pekerja migran.

Di sisi lain mereka menyedot energi dunia sekaligus menciptakan teknologi untuk dijual kembali ke negara berkembang. ASEAN harus menyadari bahwa inilah alasan urgensi penguatan kerja sama intra-ASEAN. “Pertumbuhan ekonomi dunia hingga tahun 2050 akan bergantung pada manusia dan sumber daya dari ASEAN, sehingga wajar jika dirundingkan syarat-syarat kerja sama yang lebih baik untuk komunitas ASEAN,” kata Dinna.