Partaipandai.id- Kebijakan perombakan kabinet oleh Presiden Joko Widodo bukan berdasarkan kinerja para menteri, melainkan pertimbangan politik. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Koordinator Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Almas Ghaliya Putri Sjafrina, Senin (7/1) di Jakarta.
(Elangga Bregas Prakoso/Subur Atmamihardja/Soni Namura/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)
