Jakarta (Partaipandai.id) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mendorong peningkatan kesadaran sektor swasta dalam menanggulangi perubahan iklim yang juga mengancam hak asasi manusia melalui Program Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
“Pelaku usaha juga berperan penting dalam mengatasi perubahan iklim. Pihak swasta harus melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui upaya-upaya nyata,” ujar Yasonna dalam workshop tersebut. “Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Adaptasi Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana” di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa.
Menurutnya, pelaku usaha dapat mengurangi emisi karbon dan menghormati hak masyarakat lokal atas wilayah operasionalnya. Untuk memastikan upaya tersebut, lanjut Yasonna, Kementerian Hukum dan HAM membuat Aplikasi Prisma untuk memberikan penilaian risiko bisnis dan HAM.
“Aplikasi mandiri berbasis halaman web ini untuk membantu pelaku usaha dalam menganalisis risiko dugaan pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh aktivitas bisnisnya,” jelasnya.
Yasonna mengatakan Aplikasi Prisma dapat melakukan penilaian sendiri untuk meninjau apakah suatu produk telah sesuai dengan kebijakan terkait hak asasi manusia.
Sementara itu, Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM Dhahana Putra menjelaskan Program Strategi Nasional Bisnis dan HAM menjadi prioritas bagi pemerintah. Pasalnya, program ini merupakan bentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Baca juga: Yasonna Laoly mengatakan, perubahan iklim juga mengancam hak asasi manusia
Baca juga: Yasonna meminta karyawan membangun pola pikir sebagai pelayan publik
Dikatakannya, dalam program tersebut ada tiga pilar, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ketiga pilar ini bersinergi untuk mengimplementasikan Program Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
“Jadi, pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada uang, tetapi terkait dengan sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia,” tambah Dhahana.
Dhahana mencontohkan Pertamina yang setiap tahun diuji oleh lembaga internasional. Adapun yang diuji berkaitan dengan ekonomi, sosial dan lingkungan.
“Ternyata Pertamina sekarang jangkauan Yang kedua terkait dengan mereka yang memiliki kapasitas HAM,” ujarnya.
Ia mengaku pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Pertamina dalam upaya bisnis dan HAM. Tak hanya itu, menurut Dhahana, akan banyak perusahaan yang ikut serta dalam Program Strategis Nasional Bisnis dan HAM.
“Kedepan akan banyak HAM, karena apa? Uni Eropa sudah mendeklarasikan bahwa produk yang masuk ke negaranya harus ramah HAM, salah satunya Jepang,” ujarnya.
Uni Eropa hingga Jepang telah mendeklarasikan bahwa produk yang boleh masuk ke negaranya harus ramah hak asasi manusia. Sementara itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia masih menyusun regulasi terkait Strategi Nasional Bisnis dan HAM.
“Ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki kepedulian terhadap bisnis dan HAM,” pungkas Dhahana.
Reporter: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Herry Soebanto
HAK CIPTA © Partaipandai.id 2023
