Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mojokerto mulai mengaktifkan perangkat penegakan hukum terpadu (Gakumdu) jelang Pilkada serentak 2024 mendatang.
Mojokerto, Partaipandai.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mojokerto mulai mengaktifkan perangkat penegakan hukum terpadu (Gakumdu) jelang Pilkada serentak 2024 mendatang. Pemegang panggung yang bertugas mengawasi dan mengadili perkara pemilu ini mengajak Kejaksaan Negeri (Kejari) dan kepolisian setempat untuk bermitra dengan meluncurkan Sentra Gakumdu.
Acara untuk mensosialisasikan dan mencanangkan peran penting Sentra Gakumdu dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu 2024 digelar di Hotel Lynn Mojokerto, Rabu (23/11).
Acara tersebut tidak hanya dihadiri oleh Bawaslu Kota Mojokerto, namun juga hadir narasumber dari Kejaksaan Kota Mojokerto dan Polres Mojokerto Kota. Sedangkan walikota diwakili oleh sekretaris daerah pemda.
Acara ini juga dihadiri oleh seluruh anggota Panitia Pengawas Pemilihan Daerah (Panwascam), partai politik (Parpol), serta berbagai pemangku kepentingan dan organisasi.
“Acara ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang permasalahan dan pola penindakan pidana pemilu,” kata Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Ulil Abshor.
Dalam kesempatan itu, Ulil menyebut pihaknya menangani sedikitnya 170 kasus pelanggaran pada Pemilu 2019. Ia mengatakan, minimnya penanganan kasus-kasus tersebut bukan karena pihaknya tidak bekerja, melainkan karena keberhasilan upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu.
“Mudah-mudahan dengan adanya peran strategis Gakumdu ini bukan seperti tidak ada. Minimnya kasus di pilkada bukan kegagalan kita. Tapi karena kita punya divisi untuk pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penanganan sengketa,” dia berkata.
Ia menegaskan, minimnya penindakan pelanggaran pemilu bukan karena kegagalan mereka, melainkan peran strategis Gakumdu dalam pencegahan pelanggaran pemilu. “Kami mengajak partisipasi masyarakat menjadi peran partisipatif dalam bagaimana mensukseskan pemilu 2024 dengan menjunjung tinggi hukum dan menghadirkan pemilu yang adil, demokrasi langsung yang umum dan rahasia,” imbuhnya.
“Pilkada 2024 merupakan pilkada terbesar karena ada pilpres, pilkada DPR, DPD, DPRD, dan pilkada serentak. politik, politik mahar dan netralitas ASN, politik sara dan hoaks serta kampanye hitam,” pungkasnya.
Asisten Pemerintah Kota Mojokerto Abdul Rahman Tuwo menyampaikan, Gakkumdu sangat penting dalam pencegahan pelanggaran Pilkada 2024. Peristiwa Pemilu 2024 rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita hoaks dan sara yang dapat memecah belah persatuan bangsa.
“Pemkot berharap melalui Gakkumdu dan partisipasi masyarakat bersama-sama mencegah pelanggaran pemilu, khususnya peredaran isu hoaks dan SARA,” pungkasnya. (ya/rd)
