Palu (Partaipandai.id) – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menyayangkan adanya pesan berantai di media sosial yang mengaitkan Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) dengan pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) KAHMI ke-11 di Palu, Sulawesi Tengah.
“Selama rapat koordinasi dan rapat dengan pimpinan daerah, BIN tidak pernah dilibatkan,” kata Ketua Panitia Musyawarah Nasional Daerah KAHMI Tavip di Palu, Sabtu malam.
Pernyataan tersebut disampaikan terkait munculnya pesan berantai dengan judul “Jokowi Gagal Buka Munas KAHMI, Kenapa?”.
Menurutnya, pendapat ini cenderung menyudutkan lembaga negara yang tidak pernah terlibat langsung dalam memberikan saran dan masukan.
Baca juga: Wakil Presiden: KAHMI telah berkontribusi membangun bangsa
Baca juga: Mahfud MD: KAHMI harus menjadi contoh demokrasi yang beradab di negeri ini
“Sangat disayangkan pendapat ini ada, dengan latar belakang penulis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademis,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sulteng Andi Mulhanan Rompin menilai, pasal tersebut terlalu dibesar-besarkan dengan sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
“Binda hadir dalam rapat resmi atau rapat koordinasi dimana Wapres yang resmi dikukuhkan hadir,” jelasnya.
Ia menegaskan belum pernah ada pertemuan dengan Binda Sulteng, bahkan memberi masukan jika Presiden Jokowi kalah pamor dengan Anies Baswedan jika menghadiri Munas di Palu.
Hal itu dibenarkan oleh Tim Ahli Gubernur Sulteng, Ridha Saleh, jika Binda aktif mengkoordinir agenda kunjungan presiden atau wakil presiden, termasuk agenda tambahan pemda yang berpotensi menjadi kunjungan ke Sulteng.
Wartawan: Fauzi
Editor: Herry Soebanto
Redaksi Pandai 2022
