BSKDN menyempurnakan metode pengukuran ITKPD

Jakarta (Partaipandai.id) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri terus menyempurnakan metode pengukuran indeks pemerintahan daerah (ITKPD).

“Persiapan ITKPD sudah dikembangkan sejak Oktober 2021 dan diharapkan selesai pada 2023. Kami telah melakukan uji coba pengukuran ITKPD di 34 provinsi,” kata Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

ITKPD merupakan bagian dari indeks yang diprakarsai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang secara inklusif mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam perkembangannya, indeks tersebut telah melakukan uji coba pengukuran di 34 provinsi di Indonesia.

“Untuk skor ITKPD di 34 provinsi tertinggi Kalimantan Timur, Jawa Timur, DIY, Sumsel, Kalsel dan Kepulauan Riau lima terbaik, sedangkan lima terendah Maluku, Papua Barat, NTT, Maluku Utara. dan Bengkulu,” katanya.

Baca juga: Kementerian Dalam Negeri memantau evaluasi pertumbuhan ekonomi dalam inflasi
Baca juga: Kemendagri: Inovasi daerah tak terelakkan untuk meningkatkan sektor pelayanan publik

Meski sudah melakukan uji coba pengukuran di 34 provinsi, Yusharto mengaku pihaknya dan tim kemitraan masih perlu melakukan berbagai perbaikan, salah satunya penyempurnaan metodologi pengukuran ITKPD. Untuk itu, ia berharap validitas hasil pengukuran ITKPD bisa lebih akuntabel.

“Pengujiannya baru dilakukan satu kali, tapi bisa diketahui kalau sudah dilakukan dua kali, tiga kali (percobaan) sehingga kita bisa melihat validitas metodologi dan metode (pengukuran ITKPD),” ujarnya.

Yusharto menjelaskan, sebagai indeks komposit, ITKPD tidak membuat sendiri data primernya, melainkan menggunakan data indeks milik kementerian/lembaga (K/L) lain.

“Kami mengambil data yang sudah ada selama ini, kami tidak membuat data primer, kami hanya mengadopsi berbagai indeks yang sudah ada selama ini,” ujarnya.

Yusharto menambahkan, untuk melengkapi data ITKPD agar lebih komprehensif, pihaknya mengaku telah menggelar rapat konsultasi lintas Kementerian/Lembaga untuk membahas pemetaan indikator ITKPD.

“Kami berharap setiap masukan dari kementerian/lembaga dapat meningkatkan penyusunan ITKPD ke depan sehingga benar-benar dapat mengukur pelaksanaan pemerintahan daerah,” ujarnya.

Reporter: Boyke Ledy Watra
Editor: Herry Soebanto
HAK CIPTA © Partaipandai.id 2023

Sumber

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *