DPRD Surabaya menyoroti anggaran pemberdayaan masyarakat

“Kami tanggapi, tanyakan dan pendalaman pelaksanaan APBD 2022 yang telah dianggarkan,”

Surabaya (Partaipandai.id) – Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Surabaya menyoroti anggaran pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

“Kami menanggapi, mempertanyakan dan mendalami pelaksanaan APBD 2022 yang telah dianggarkan,” kata Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna dalam keterangannya di Surabaya, Rabu.

Menurutnya, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pemberdayaan masyarakat tidak terlalu signifikan. Dia mencontohkan orang yang akan mengikuti kursus dalam rangka meningkatkan SDM seperti membuat paving dan lain-lain, itu harus diverifikasi dulu.

“Apakah orang yang akan mengikuti kursus ini tertarik atau tidak sehingga outputnya jelas? Jangan sampai orang yang tidak tertarik dengan kursus ini outputnya tidak jelas,” ujar Ayu sapaan akrabnya.

Untuk penganggaran fisik, lanjutnya, rata-rata gagal karena kemungkinan lurah dan camat tidak memahami spesifikasi yang diharapkan Pemkot Surabaya.

“Karena jalan kampung di Surabaya tidak harus lurus seperti jalan tol, harus ada belokan,” kata Ayu

Untuk pembangunan fisik jalan desa, jelas Ayu, luasnya hanya 2 meter sesuai aturan yang ada dan tidak boleh lebih dari itu. Jika lebih dari itu, kata dia, pengerjaan akan dihentikan atau dihentikan dulu.

“Tapi bukan berarti semuanya langsung dibatalkan,” kata Ayu.

Untuk itu, Ayu menegaskan komisi A akan membicarakan hal tersebut dengan Bagian Administrasi Pemerintahan, Bagian Hukum dan Tiga Unit Pembangunan di Pemkot Surabaya.

“Ini penting mengingat masih ada sisa anggaran di setiap kabupaten sekitar Rp 3 miliar hingga Rp 4 miliar,” ujarnya.

Ayu berharap anggaran yang ada dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat luas.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Jalan Raya (DSDABM) Surabaya Adi Gunita sebelumnya mengatakan, pihaknya terus meningkatkan kualitas produksi dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mengikuti program padat karya pembuatan pengaspalan.

“Untuk kualitas paving sebenarnya yang kita targetkan minimal K175, tapi ternyata yang teman-teman MBR hasilkan lebih tinggi dari yang ditetapkan. Kita sudah melakukan test di ITS (Institut Teknologi Nopember) dan sudah keluar, rata-rata (di atas) K300,” ujarnya.

Wartawan: Abdul Hakim
Editor: Agus Setiawan
HAK CIPTA © Partaipandai.id 2023

Sumber

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *