Sidoarjo, HARIAN BANGSA.net – Jaringan Organisasi Masyarakat Nusantara (Joman) Kabupaten Sidoarjo akan terus mengawal kebijakan yang pro rakyat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya adalah program pengelolaan semburan lumpur di Sidoarjo.
Di antara program penanganan semburan lumpur Sidoarjo, ada kompensasi sejumlah bangunan yang terkena lumpur yang belum terealisasi. “Kami berharap program ini segera terealisasi karena warga terdampak menunggunya,” kata Ketua DPC Joman Sidoarjo Hadi Putranto, Selasa (27/4).
Hadi Putranto mengatakan, hingga saat ini pembangunan tiga gedung sebagai kompensasi semburan lumpur belum terwujud. Yakni, pembangunan gedung asrama Nurul Azhar, Masjid Baitul Khamdi dan gedung SMK Nusantara.
Hadi Putranto menjelaskan, ketiga proyek pembangunan gedung tersebut dibiayai dengan dana APBN dan ditangani Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS).
Hadi menambahkan, pembangunan ketiga gedung tersebut sebenarnya sudah direncanakan sejak 2019. Namun entah kenapa hingga saat ini belum terealisasi. “Padahal bangunan itu dibutuhkan warga sekitar,” kata Tanto, sapaan akrab Hadi Putranto.
More Read
Tanto juga mengharapkan kebijakan pro rakyat yang digariskan oleh Presiden Jokowi. Termasuk penanganan masalah sosial akibat semburan lumpur di Sidoarjo, dilaksanakan oleh jajaran di bawahnya. Sehingga kebijakan yang pro rakyat bisa menguntungkan kelas bawah.
Tanto mengatakan, untuk pembangunan ketiga gedung tersebut, total anggaran yang disediakan sekitar Rp. 16,5 miliar. Rincian untuk gedung asrama Nurul Azhar adalah Rp. 9,5 miliar, Masjid Baitul Khamdi Rp. 3,9 Milyar dan gedung SMK Nusantara Rp. 3,1 miliar.
Tanto menambahkan, Joman Sidoarjo juga berharap sejumlah lahan di kawasan lumpur bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan warga sekitar. Misalnya untuk perkebunan dan budidaya ikan. “Orang yang terkena dampak melakukannya dan hasilnya untuk orang yang terkena dampak juga,” pungkas Tanto. (st/rd)
