Kecelakaan maut di perlintasan kereta api di Dusun Glonggong, Desa Kedungkembar, Kecamatan Prambon, Sidoarjo, baru-baru ini membuat anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) prihatin.
Sidoarjo, HARIAN BANGSA.net – Kecelakaan maut di perlintasan kereta api di Dusun Glonggong, Desa Kedungkembar, Kecamatan Prambon, Sidoarjo, baru-baru ini membuat anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) prihatin.
BHS juga berharap kejadian serupa tidak terulang dan dapat dicegah dengan melakukan sejumlah upaya. Diantaranya adalah mengkampanyekan sosialisasi tentang cara berkendara yang aman saat melintasi rel kereta api.
“Sosialisasi utama dilakukan kepada warga sekitar perlintasan sebidang,” kata BHS saat meninjau perlintasan kereta api di Dusun Glonggong, Desa Kedungkembar, Prambon, Kamis (22/4).
BHS mengatakan, agar aman saat melintasi rel kereta api, warga yang menggunakan kendaraan tidak boleh terlalu lambat saat berada di atas rel. “Kecepatannya lambat 5-10 meter sebelum rel, untuk melihat ke kiri dan ke kanan. Tapi begitu Anda berada di atas rel, Anda harus melaju dengan kecepatan yang agak tinggi,” jelasnya.
More Read
Hal ini, kata BHS, untuk mencegah mesin kendaraan mati mendadak akibat medan listrik saat kereta melintas. “Makanya semua perlintasan sebidang (perlintasan kereta api) harus lancar. Tujuannya agar saat melintas di sana kecepatannya tidak rendah,” kata BHS.
Nah, untuk perlintasan sebidang yang menghubungkan jalan antar kecamatan dan jalan antar desa atau kelurahan, BHS menegaskan, perlintasan sebidang juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “Jadi sosialisasi ini sebenarnya menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan (Dishub),” jelasnya.
Selain sosialisasi keselamatan berkendara saat melintasi rel, BHS menyatakan bahwa semua perlintasan sebidang harus dilengkapi dengan sistem peringatan dini (EWS), termasuk keberadaan sirene. “Sirine akan berbunyi satu kilometer sebelum kereta melintas di perlintasan,” jelasnya.
Mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 itu menambahkan, pihaknya sudah berulang kali menyerahkan masalah EWS kepada Pemkab Sidoarjo. BHS mengatakan, terkait anggaran untuk EWS, tidak boleh dianggap terlalu banyak jika dibandingkan dengan kewajiban untuk melindungi kehidupan masyarakat.
BHS menegaskan, pihaknya berharap persoalan perlintasan sebidang tanpa palang pintu di jalan kecamatan dan desa menjadi perhatian serius Pemkab Sidoarjo. “Mulai sekarang EWS perlu segera dibangun,” pungkas alumnus ITS Surabaya itu.
Sementara itu, salah satu warga setempat, Sumangku, berharap pihak terkait menempatkan petugas di perlintasan kereta api. “Sekaligus memasang sirine,” ujarnya saat ditemui BHS di perlintasan kereta api Dusun Glonggong, Desa Kedungkembar Prambon.
Sumangku mengatakan, kecelakaan yang merenggut nyawa Ravina Okta (22), mahasiswa yang juga warga sekitar, Senin (19/4) lalu merupakan yang kedua kalinya terjadi. Kecelakaan serupa terjadi tahun lalu, di lokasi yang sama. Beruntung, korban yang juga warga sekitar berhasil selamat. (st/rd)
