DPRD dan Pemkot Mojokerto sudah mulai menggarap anggaran Pilkada 2024 dan Pilkada.
Mojokerto, HARIAN BANGSA.net – DPRD dan Pemkot Mojokerto sudah mulai menggarap anggaran Pilkada 2024 dan Pilkada. Baik legislatif maupun eksekutif telah menyepakati dana cadangan untuk pesta demokrasi sebesar Rp 46 miliar yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto.
Format pembiayaan dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) tentang rencana pembentukan dana cadangan untuk Pilkada 2024, Rabu (21/4). Pembahasan pagu anggaran melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Departemen Hukum.
Dalam RDP diketahui biaya penyelenggaraan Pilkada 2024 mencapai kurang lebih Rp. 46 miliar. Untuk itu, dewan menawarkan opsi untuk mengurangi beban APBD tanpa mengganggu program pembangunan yang sedang berjalan. Yakni mencadangkan Rp 20 miliar per tahun mulai 2022.
“Kita perlu mencadangkan anggaran pilkada secara bertahap. Ini untuk menyukseskan pilkada,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Junaedi Malik.
More Read
Menurut dia, penyediaan anggaran ini merupakan kewajiban daerah. Sebagai perangkat daerah, DPRD dan Pemkot Mojokerto akan mendorong dan menjadikan Perda sebagai payung hukum.
“Mengingat kebutuhan dana untuk pilkada sangat besar. Perlu dibahas secara matang, karena dana tersebut harus kita tutup di tengah bunga yang sangat besar di pagu APBD,” jelasnya.
Sementara itu, Deny Novianto, Ketua Bapemperda, mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Langkah ini merupakan mekanisme penyusunan peraturan daerah pembentukan dana cadangan pemilukada 2024. “Melihat penjelasan pimpinan, butuh waktu beberapa tahun mengingat pagu dana yang besar untuk itu,” ujarnya.
Untuk payung hukum, kami akan konsultasikan dulu dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur apakah bisa disusun tahun ini. “Kalau misalnya tidak disetujui baru dibahas tahun depan,” pungkas politisi Demokrat ini. (ADV/ya/rd)
