Anggota Dewan Ahli DPP Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta pemerintah pusat dan daerah mengendalikan harga 11 komoditas pangan jelang Lebaran.
Sidoarjo, HARIAN BANGSA.net – Anggota Dewan Ahli DPP Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta pemerintah pusat dan daerah mengendalikan harga 11 komoditas pangan jelang lebaran.
Tujuannya untuk mengantisipasi melonjaknya harga 11 komoditas pangan akibat meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk keperluan Lebaran. Apalagi tahun ini, pemerintah melarang masyarakat mudik karena pandemi masih berlangsung.
“Kami sangat berharap pemerintah daerah dan pusat dapat mengendalikan harga 11 komoditas tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemerintah harus menjamin ketersediaan barang yang cukup dan harga harus sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah, ” kata BHS saat mengunjungi Pasar Larangan, Rabu (21/4). ).
Diketahui sebelas komoditi pangan tersebut adalah beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, ayam ras, telur, gula pasir dan minyak goreng.
Di Pasar Larangan, politisi Partai Gerindra ini berbincang dengan sejumlah pedagang menanyakan harga sejumlah komoditas pangan. “Per kilo, Rp 37 ribu Pak,” kata seorang pedagang daging ayam.
BHS menuturkan, seusai datang ke Pasar Larangan, pihaknya melihat harga sejumlah komoditas pangan masih terkendali. “Daging sudah mencapai Rp 100 ribu menjadi Rp 105 ribu. Ayam Rp 37 ribu dari (awalnya) Rp 40 ribu lebih. Lalu bawang putih, bawang merah, dari Rp 120 ribu hanya Rp 40 ribu. Jadi begini , masih terkendali,” kata BHS.
Mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 itu kembali mengingatkan pemerintah untuk benar-benar mengantisipasi lonjakan harga 11 komoditas jelang Lebaran. “Idul Fitri ini akan melompat kan. Kenapa? Karena kita tidak bisa pulang,” jelasnya.
BHS kemudian mencontohkan di Sidoarjo yang sebagian besar penduduknya adalah pekerja, yang bekerja di sekitar 16.000 industri besar dan menengah. Akibat larangan mudik akibat pandemi, ratusan ribu pekerja diperkirakan akan tetap berada di Sidoarjo selama Idul Fitri.
“Dan mereka pasti akan berbondong-bondong ke pasar untuk berbelanja. Dan ini yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah setempat,” ujar alumni ITS Surabaya ini.
Lantas bagaimana pemerintah bisa menstabilkan harga komoditas pangan saat terjadi lonjakan? Menurut BHS, pemerintah sebenarnya telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk sejumlah komoditas pangan, seperti minyak goreng, beras, dan gula. Namun, jika mekanisme HET tidak tersedia, terpaksa menggunakan mekanisme operasi pasar.
‘Ya, operasi pasar harus dihancurkan. Tapi kalau sudah tidak stabil. Tapi jangan, karena pedagang pasar tetap punya niat baik untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” jelas BHS.
Dalam kunjungannya, BHS juga mengkurasi para pedagang tentang kondisi Pasar Larangan. “Sebelumnya ada keluhan sedikit masalah banjir, tapi tidak terlalu parah. Hanya cipratan (percikan air) kalau hujan, ini perlu perbaikan,” pungkas pemilik PT Dharma Lautan Utama (DLU) Grup ini. (st/rd)