Jakarta (Partaipandai.id) –
Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Wahyu Widada menjelaskan tiga tahapan dalam persiapan mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024
“Pertama, melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di setiap tahapan pilkada,” kata Wahyu saat Rapat Gabungan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.
Kedua, melakukan indeks potensi kerawanan pemilu (IPKP) dalam kerangka operasional. Pendekatan yang akan dilakukan Polri berbeda dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia.
“Pendekatan kami adalah melihat potensi gangguan keamanan dan ketertiban nasional yang akan muncul,” katanya.
Ia mengatakan, Polri telah memetakan daerah-daerah yang berpotensi rawan pemilu pada Februari 2023. Wilayah Jawa Timur (Jawa Timur) dan Papua menjadi lokasi yang paling rawan gangguan ketertiban selama Pilkada 2024.
Meski begitu, lanjut Wahyu, kondisi tersebut bersifat dinamis dan masih bisa berubah. Dalam proses pemetaan wilayah yang berpotensi rawan, mereka masih menggunakan alat ukur yang sama di tahun 2019.
“Tahap ketiga belum dilaksanakan karena akan dilaksanakan pada Oktober 2023,” tambah Wahyu.
Kemudian, Polri akan bekerja sama dengan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Polri melakukan “sistem pendingin” dengan melibatkan seluruh tokoh bangsa, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mendukung pemilu yang lancar dan damai. Hal ini demi pelaksanaan operasi demi terciptanya situasi Kamtibnas yang kondusif.
“Termasuk memantau media sosial terkait isu hoax, ujaran kebencian, dan melakukan pendeteksian aksi intelijen sebagai bentuk antisipasi untuk meredam isu agar tidak menyebar sehingga tidak ada polarisasi masyarakat,” pungkasnya.
Reporter: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Herry Soebanto
HAK CIPTA © Partaipandai.id 2023
