
Jakarta (Partaipandai.id) – Berbagai peristiwa politik terjadi di Indonesia pada Selasa (26/7), mulai dari pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Xi Jinping yang menegaskan kemitraan strategis, hingga Moeldoko mengungkapkan alasan percepatan pengembangan kendaraan listrik.
Berikut pemaparan berita di bidang politik yang dirangkum oleh LKBN Partaipandai.id.
Presiden Jokowi bertemu Presiden Xi Jinping untuk menegaskan kemitraan strategis
Presiden Indonesia Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping yang menekankan kemitraan strategis kedua negara.
Dalam sambutannya, Presiden Xi menyambut baik dan mengungkapkan kegembiraannya bertemu langsung dengan Presiden Jokowi.
Menko Polhukam tegaskan tidak ada Islamofobia di Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan tidak ada Islamofobia atau perasaan takut atau benci terhadap Islam di Indonesia.
“Umat Islam bebas bersaing dalam politik, dalam pemerintahan, intelektual, pada dasarnya Islam bebas. Dimana phobianya?” ujar Mahfud saat menjadi pembicara pada Dialog Nasional Imajinasi Satu Abad Indonesia di kampus terpadu Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, Selasa.
Retno Marsudi: Indonesia punya tempat penting bagi China dan kawasan
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengatakan Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara memiliki tempat penting bagi China dan kawasan.
Indonesia juga semakin dianggap penting karena memegang Presidensi Kelompok 20 (G20) tahun ini, dan akan menjadi Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada 2023, kata Menlu Retno, di Beijing, China, Selasa. , usai mendampingi Presiden RI Joko Widodo. Widodo (Jokowi) bertemu dengan pemimpin China.
KPK masukkan Mardani Maming dalam DPO
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan tersangka mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming, dalam daftar pencarian orang (DPO).
Hal itu dilakukan karena tersangka kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dua kali tidak menghadiri pemanggilan tim penyidik KPK sehingga dinilai tidak kooperatif.
Moeldoko mengungkapkan alasan percepatan pengembangan kendaraan listrik
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan alasan pemerintah mempercepat pengembangan kendaraan listrik di Indonesia adalah untuk mewujudkan transisi energi bersih dan mengurangi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM).
“Jika pengembangan kendaraan listrik dipercepat, subsidi BBM senilai ratusan triliun rupiah bisa dialihkan ke program lain, seperti pengembangan sumber daya manusia,” kata Moeldoko.
Baca juga: Kemarin, Brigjen J melanjutkan hingga KPK mengkonfirmasi saksi dalam kasus Maming
Baca juga: Kemarin bisa kampanye di kampus sampai RI-Timor Leste teken 4 MoU
Baca juga: Kemarin, kasus tembak-menembak hingga sidang Mardani Maming ditunda
Reporter: Putu Indah Savitri
Editor: Atman Ahdiat
Redaksi Pandai 2022

