“Generasi milenial yang jumlahnya lebih dari 68 juta jiwa belum terlindungi oleh jaminan sistem bisnis digital, sehingga wajar jika mayoritas korban dugaan penipuan ATG Wahyu Kenzo kebanyakan adalah kaum milenial,” kata Haris.
Melihat kondisi tersebut, Haris meminta Presiden RI Joko Widodo menegur jajarannya dalam mengelola ekosistem bisnis digital, termasuk penguatan literasi keuangan bagi generasi milenial.
“Pak Jokowi tolong, ada masalah serius dalam praktik membangun ekosistem bisnis digital,” ujarnya.
Hari menilai saat ini perlindungan dan penegakan hukum masih lemah, termasuk lemahnya penguatan literasi keuangan terhadap sistem regulasi ekonomi digital.
KNPI, kata dia, sudah berusaha mengingatkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan yang signifikan.
“Padahal, KNPI memasang ratusan spanduk di seluruh lokasi strategis di Jakarta sebagai bentuk dukungan penegakan hukum atas kasus ATG ini. Namun anehnya tidak ada tanggapan dan tindak lanjut dari Polri,” keluhnya.
Ketua KNPI juga menyayangkan kabareskrim yang tidak berani bertindak atau menangani kasus ATG dengan menangkap Wahyu Kenzo.
KNPI meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD turun tangan atas dugaan adanya backing kuat di balik kasus ATG Wahyu Kenzo.
“Kita berharap Menko Polhukam turun tangan karena lemahnya respon dari Polri. Lihat saja ribuan korban, tapi sampai saat ini Wahyu Kenzo masih berkeliaran bebas,” kata Haris.
Ia mengaku telah memerintahkan jajaran KNPI untuk terus mengawal kasus tersebut, khususnya DPD KNPI Jatim dengan memasang spanduk di Provinsi Jatim.
Baca juga: Penyidik Bareskrim dijadwalkan memeriksa Rizky Billar hari ini
Baca juga: KNPI: Kapolri harus tegas dalam menangani robot dagang yang merugikan masyarakat
