Jakarta (Partaipandai.id) – Laporan keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun anggaran 2021 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), setelah dilakukan pemeriksaan, termasuk memastikan bahwa masyarakat dapat menerima fasilitas internet dan komunikasi lainnya hingga tingkat desa.
Baca juga: Kominfo Pertahankan Predikat Opini WTP Laporan Keuangan Tahun 2020
“Apresiasi BPK atas opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk laporan keuangan 2021,” kata Anggota III BPK Achsanul Qosasi saat ditemui wartawan di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin.
“Sudah kami cek, sudah ratusan desa kami kunjungi, termasuk urusan pembangunan BTS (stasiun pemancar dasar). Ada beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti, namun alhasil kami memberikan predikat baik kepada Kominfo. Selanjutnya ada 20 hal yang harus segera ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan 97,8 persen laporan keuangan tahun 2021 telah ditindaklanjuti dan sisanya 2,2 persen harus segera diselesaikan.
“2,2 persen itu cerita panjang, banyak yang terkait dengan dokumen dan saya sudah instruksikan kepada Sekjen Kominfo untuk segera menindaklanjutinya,” kata Johnny.
Baca juga: Kominfo bekerja sama dengan BPKP untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan
Salah satu evaluasi yang harus dilakukan, menurut Johnny, banyak kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sebenarnya perlu dilakukan dalam skema tahun jamak atau beberapa tahun anggaran. Namun, kegiatan ini termasuk dalam program satu tahun karena tuntutan situasi.
“Ini yang harus kita lihat, apakah program itu harus dilakukan dalam satu tahun anggaran atau bisa dilakukan dalam beberapa tahun. Ini yang harus kita evaluasi,” tambah Johnny.
Johnny mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan BPK sangat membantu efisiensi penggunaan keuangan negara dan ketepatan pemilihan teknologi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurutnya, pilihan teknologi sangat besar pengaruhnya dan berdampak pada efisiensi keuangan negara.
Pembangunan satelit multifungsi, misalnya. Johnny mengatakan, semakin besar kapasitas satelit, semakin efisien. Rata-rata harga satelit komunikasi komersial sekitar US$400 (sekitar Rp 5,6 juta) per mbps, namun dengan pengadaan satelit multifungsi Kominfo, biaya bisa ditekan hingga di bawah US$45 (sekitar Rp 671 ribu) per mbps .
“Bahkan, harga per mbps saat ini untuk penggunaan pemerintah hampir sepersepuluh dari yang digunakan untuk membiayai dulu,” tambah Johnny.
Baca juga: Kominfo Ajak Milenial Rencanakan Keuangan Jelang Lebaran
Baca juga: Sekjen Kominfo dorong peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan
Baca juga: Mengembangkan sektor keuangan dengan transformasi digital
Reporter: Suci Nurhaliza
Redaktur: Ida Nurcahyani
Redaksi Pandai 2022
