Jakarta (Partaipandai.id) – Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyarankan pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) duduk bersama meluruskan polemik terkait masalah anggaran pemilu 2024.
“Perlu duduk bersama antara pemerintah dan KPU untuk menentukan bagaimana proses penganggaran untuk pengelolaan anggaran ini dapat dilaksanakan” bijaksana dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Ari dalam diskusi bertajuk “Anggaran Pilkada Ditarik, Apakah Pilkada Ditunda Lagi?” yang dipantau di Jakarta, Rabu.
Ari mengatakan jika masalah stagnasi anggaran pada Pemilu 2024 ada pada mekanisme penganggaran atau pengelolaan proses anggaran, maka harus disiapkan dan dipersiapkan sedemikian rupa.
Baca juga: Direktur Firman Rakyat: Kenaikan anggaran pemilu 2024 wajar
“Tapi kalau masalahnya ada di pencairan, sebenarnya sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan KPU selaku penyelenggara bahwa anggarannya memang x triliun, itu mekanisme pencairannya saja,” ujarnya.
Menurut Ari, hal ini perlu diluruskan agar polemik terkait stagnasi anggaran Pilkada 2024 tidak mengganggu proses dan tahapan pilkada yang kurang optimal, serta menimbulkan kegemparan publik dan menimbulkan narasi terkait penundaan pilkada. pemilihan.
[ruby_related heading=”More Read” total=5 layout=1 offset=5]
“Jangan sampai ini hanya masalah anggaran, kebisingan mengganggu fokus kita pada tahapan pemilu yang sedang berlangsung,” kata Ari.
Baca juga: Menko Polhukam: Pemerintah akan awasi Pemilu 2024
“Mari kita dukung pemerintah, dukung KPU, untuk tata kelola pemilu yang lebih baik, pengelolaan anggaran pemilu yang lebih baik, agar pemilu kita berkualitas dan pemilu kita berintegritas,” imbuhnya.
Sebelumnya pada Selasa (2/8), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa Pemerintah akan mengawal pemilu dengan sebaik-baiknya. Terkait persiapan Pemilu 2024, Pemerintah telah berdiskusi dengan KPU, DPR, dan Bawaslu tentang segala hal yang dibutuhkan, termasuk perangkat hukum, anggaran, kelembagaan, dan penjadwalan.
“Agar tidak terjadi salah paham. Misal hari ini ada berita pilkada agak molor karena dana Pemerintah lambat cair, itu tidak benar, karena sudah dibicarakan dengan KPU dan seluruh pemangku kepentingan. Dana itu yang dibutuhkan sepenuhnya disediakan oleh Pemerintah,” jelasnya.
Baca juga: Komisi III mendukung kebutuhan anggaran Polri untuk mengamankan pemilihan IKN
Reporter: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Joko Susilo
Redaksi Pandai 2022
