“Kondisi pandemi ini membuat kita tega berkampanye di lapangan. Sementara masyarakat masih terdampak pandemi, bagi saya kemanusiaan di atas segalanya. Apalagi ini perebutan kekuasaan.”
SURABAYA, Partaipandai.id – Di tengah krisis pandemi COVID-19, KH Zahrul Azhar Asaad atau yang akrab disapa Gus Hans menginginkan Pilkada 2020 ditunda hingga 2021. Gus Hans mengatakan Partai Golkar sempat mengusulkan dua nama kader Bacawawali untuk mendampingi Agung. MK maju ke Pilkada Surabaya.
“Ini komitmen Golkar untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa tidak ada kekurangan kader,” kata Gus Hans, Jumat (24/7).
Di tengah pandemi COVID-19, Gus Hans menginginkan pilkada ditunda. “Kondisi pandemi ini membuat kita tega berkampanye di lapangan. Sementara masyarakat masih terdampak pandemi, bagi saya kemanusiaan di atas segalanya. Apalagi ini perebutan kekuasaan,” ujarnya.
Kenapa ditunda, Gus Hans mengaku, sebelumnya ada kabar ada vaksin untuk terpapar COVID-19.
More Read
“Sehingga estimasi pilkada ditunda tahun 2021 dengan alasan penyebaran covid mulai landai. Kenapa terpaksa tahun ini, karena belum ada gambaran kapan pandemi ini berakhir,” jelasnya.
Informasi tentang penyebaran COVID-19 secara serentak ini, kata Gus Hans, sangat membingungkan. “Kenapa harus ada nilai simultan? Apakah harus simultan, sedangkan nilai daerah lain hijau, sebaliknya daerah lain merah pada peta penyebaran Covid,” tambahnya.
Di sisi lain, Komisi A DPRD Kota Surabaya meminta agar pilkada di Surabaya tetap pada jadwal semula, yakni pada 9 Desember 2020. Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, mengatakan bahwa keputusan penundaan atau tidak pilkada harus mengikuti instruksi dari pemerintah pusat.
“Suka atau tidak, kita harus menjalankan keputusan dengan jujur, artinya kita tidak boleh lagi memperdebatkan sesuatu yang sudah diputuskan,” kata Arif Fathoni, Jumat (24/7).
Thoni menilai pemerintah pusat harus mempertimbangkan matang-matang agar pelaksanaan Pemilihan Umum dapat dilaksanakan dengan aman dan nyaman di tengah pandemi. Dibanding memperdebatkan jadwal pemilihan umum, Thoni lebih memilih bagaimana pelaksanaan pemilihan umum dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
“Artinya penyelenggara pemilu dilengkapi alat pelindung diri yang memadai, kemudian ada teknik rekayasa agar tidak terjadi penumpukan pemilih pada saat pencoblosan,” ujarnya.
Selain itu, penyelenggaraan pemilu sesuai jadwal dapat membantu mendorong perekonomian yang lesu akibat pandemi.
“Insya Allah kita bisa mobilisasi UMKM yang mungkin sempat mengalami keterpurukan ekonomi saat dilaksanakan kemarin,” pungkasnya. (lan/n)
