TNI, Polri, hingga ASN mulai dari tingkatan pemerintah desa hingga pemerintah pusat dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu tim kampanye.
Jakarta (Partaipandai.id) –
Tim nasional pemenangan pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) meminta TNI, ASN, hingga Polri untuk bersikap netral selama tahapan Pemilu 2024 karena lembaga-lembaga itu adalah milik rakyat, bukan milik penguasa.
Anggota Bidang Riset dan Kajian Timnas Amin, Anang Zubaidy mengklaim pihaknya sejauh ini merasakan adanya ketidaknetralan. Namun dia mengharapkan hal itu hanya tindakan yang dilakukan oleh sebatas oknum saja.
“Jadi kita berharap itu hanya oknum saja karena ingin mengekspresikan dukungan, tapi kita berharap betul bahwa TNI, Polri, ASN, betul-betul bekerja netral,” kata Anang di Diskusi dan Peluncuran Agenda HAM oleh Amnesty Internasional di Jakarta, Sabtu.
Dia juga menyampaikan bahwa ketika presiden baru pada 2024 sudah terpilih, para aparat-aparat itu akan tetap bekerja seperti semula dan tidak ada perbedaan.
[ruby_related heading=”More Read” total=5 layout=1 offset=5]
Maka dari itu, dia pun meminta kepada seluruh aparat negara untuk fokus melayani masyarakat dan tidak melayani penguasa.
“Siapapun presidennya, beliau-beliau akan tetap menjadi Polri, TNI, ASN,” kata Anang.
Adapun aturan mengenai TNI, Polri, hingga ASN harus netral tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Indra Arief Pribadi
COPYRIGHT © Partaipandai.id 2023
