Jakarta (Partaipandai.id) – Pakar ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan satu-satunya solusi efisien atas tantangan yang dihadapi startup digital di Indonesia.
Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad ditemui di Jakarta, Kamis (1/11) melihat startup digital kini mulai normal kembali dari keadaan sebelumnya. Di masa pandemi, terutama di tahun 2021, permintaan akan jasa mereka sangat tinggi sehingga menyebabkan harga juga tinggi.
Saat itu mereka masih mendapatkan banyak dana. Kondisi saat itu, menurut Tauhid, tidak normal.
Baca juga: Kreativitas dan inovasi adalah kunci bagi startup tangguh menghadapi potensi resesi
“Sekarang normalisasi untuk menuju titik keseimbangan baru,” ujar Tauhid.
Startup digital memang harus melakukan efisiensi untuk mencari keseimbangan kondisinya, namun PHK bukan satu-satunya bentuk efisiensi. Setiap startup mungkin mengalami masalah yang berbeda.
Misalnya, di sebuah startup, tantangan yang mereka hadapi adalah biaya penelitian dan pengembangan naik, sedangkan biaya pemasaran turun. Startup dapat menyesuaikan pengeluaran untuk kebutuhan tersebut.
Menurut INDEF, cara lain yang bisa ditempuh selain melakukan PHK antara lain pemotongan gaji direksi, dividen atau kompensasi pendiri.
PHK memang menjadi langkah paling mudah bagi pelaku usaha untuk menekan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Biaya operasional sumber daya manusia umumnya menempati urutan kedua terbesar setelah teknologi.
PHK, kata Tauhid, merupakan langkah terakhir yang bisa dilakukan, namun sebisa mungkin dihindari.
“Sebisa mungkin diefisiensi… misalnya biaya operasional bisa ditekan, investasi apa yang bisa ditunda,” ujar Tauhid.
Efisiensi juga dapat dilakukan dengan mengubah struktur jam kerja.
Dunia startup sedang menghadapi tantangan secara global, salah satunya adalah kenaikan suku bunga agar investor berhati-hati dalam menginvestasikan modalnya.
INDEF melihat Dana Merah Putih, sebuah lembaga pendanaan bersama untuk startup dari beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dapat dioptimalkan dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian.
Dana tersebut dapat diberikan kepada perusahaan yang menjanjikan sambil melihat tingkat kematangan startup dan payback period.
Baca juga: Pesan Menkominfo untuk startup: Utamakan produk dalam negeri
Baca juga: Perusahaan teknologi diingatkan untuk serius membangun tata kelola yang baik
Reporter: Natisha Andarningtyas
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Redaksi Pandai 2022
