DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Mojokerto dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah per 3 September 2022.
Mojokerto, Partaipandai.id – DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Mojokerto dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah per 3 September 2022.
Hal itu disampaikan langsung oleh Imam Sutarso, Ketua DPD PKS Kabupaten Mojokerto Imam Sutarso kepada awak media, Selasa (6/92), di Kantor DPD PKS Kabupaten Mojokerto, Desa Tambak Agung, Kecamatan Puri, Mojokerto.
Imam Sutarso menjelaskan, sikap pengurus PKS Kabupaten Mojokerto terkait dengan kebijakan pemerintah menaikkan BBM bersubsidi. PKS dengan tegas menolak kebijakan tersebut. Ada kemungkinan kebijakan itu tidak mempersulit rakyat.
Ia menilai, ini merupakan kebijakan yang tidak aktif terhadap masyarakat. Pasalnya, kondisi masyarakat yang masih kesulitan ekonomi pasca pandemi belum tuntas. Kemudian ada kebijakan kenaikan harga BBM yang akan membebani masyarakat. Ditambah lagi saat itu sedang terjadi krisis pangan. Hal ini terlihat dari kenaikan harga telur ayam ras dan komoditas pangan lainnya, akibat kenaikan BBM bersubsidi.
“Untuk itu saya selaku ketua DPD PKS dan unsur PKS di Kabupaten Mojokerto menolak kebijakan pemerintah menaikkan BBM bersubsidi. Kita harus berpihak kepada rakyat. Karena kita punya beban moral dan beban konstitusional. Bagaimana kita bisa mewakili? rakyat dan berpihak pada rakyat?,” jelasnya.
Imam Sutarso juga mengatakan, kenaikan BBM bersubsidi semuanya akan berdampak pada kenaikan harga lainnya. Selain itu, akan menurunkan daya beli masyarakat, terutama rakyat kecil. Seperti tukang ojek, pedagang bakso, pedagang keliling, buruh atau pelaku UMKM. Belum lagi para mahasiswa, peternak atau petani dan lain-lain yang akan menjerit-jerit tertimpa kesulitan ekonomi.
Kenaikan BBM bersubsidi akan memukul kehidupan masyarakat yang daya beli dan konsumsinya semakin melemah. Sehingga akan menimbulkan pengangguran pengangguran.
“Makanya kami menolak kebijakan pemerintah menaikkan BBM bersubsidi. Karena kami tegaskan PKS Kabupaten Mojokerto sudah menyatakan sikap kami untuk meminta pemerintah pusat membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi,” jelas Imam Sutarso didampingi Sekda Kab. DPD PKS. Mojokerto Kaiyan.
Partainya juga bersatu mendukung langkah DPP PKS untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang menolak kenaikan BBM bersubsidi. “Kalau soal pembengkakan biaya APBN, bisa dikurangi dengan melakukan efisiensi agar bebas dari pemborosan belanja,” pungkasnya.(ris/rd)
