Kita berharap pada saatnya wakil rakyat dan pemimpin terpilih benar-benar bisa membawa perubahan
Jakarta (Partaipandai.id) –
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, partainya sejak awal menolak sistem proporsional tertutup karena merampas hak rakyat.
“Saya ingin menggarisbawahi, pertama, hak rakyat dalam kehidupan berdemokrasi ini tidak boleh dicabut. Kalau pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa langsung memilih wakil rakyat. Padahal kita ingin semua menggunakan hak dan tidak seperti membeli kucing dalam karung,” kata AHY saat rapat 8 parpol di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu.
Karena itu, dia berharap siapapun pemimpin yang terpilih mampu membawa perubahan.
“Kami berharap pada saatnya wakil rakyat dan pemimpin terpilih benar-benar bisa membawa perubahan,” ujarnya.
“Jadi kita bisa menyambut demokrasi dengan hati-hati dan tentunya kita berharap berjalan dengan baik. Dengan proporsionalitas yang terbuka, tentunya kita berharap setiap kader politik mendapat ruang dan kesempatan yang adil,” terangnya.
Ia menambahkan, dengan sistem proporsional tertutup atau pemungutan suara nama partai, tentu bisa menurunkan semangat kader.
“Jangan sampai mereka berebut, berusaha berebut untuk mendapatkan suara, kemudian kehilangan semangat karena sistem sudah berubah, dan kita ingin yang terbaik, membawa aspirasi masyarakat luas,” ujarnya.
Karena itu, AHY mengapresiasi pertemuan delapan partai yang digagas Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto itu.
Sebelumnya, rapat delapan elit parpol mengeluarkan pernyataan terkait sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan pemilu 2024.
“Siang hari ini, kita berdelapan partai politik bersatu untuk kedaulatan rakyat. Tentu pertemuan ini bukan hanya pertemuan pertama, tapi sebelumnya sudah disepakati pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala, untuk menjaga sikap partai politik ini,” kata Airlangga.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak hadir dan diwakili Sekjen Johnny G Plate dan Waketum Ahmad Ali. Begitu pula dengan Plt Sekjen PPP Muhammad Mardiono yang tidak hadir diwakili Wakil Ketua Amir Uskara.
Sedangkan Gerindra Ketum Prabowo Subianto dan elit Gerindra tidak hadir. Namun, kata Airlangga, Partai Gerindra setuju dengan kesepakatan 7 parpol yang hadir.
Airlangga kemudian membacakan lima poin hasil kesepakatan delapan parpol tersebut. Pertama, mereka menolak sistem proporsional tertutup dan berkomitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi.
“Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Sebaliknya, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan wujud demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat, dimana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang diajukan oleh partai politik. Kita tidak tidak ingin demokrasi mundur,” kata Airlangga. .
Kedua, 8 partai politik sepakat bahwa sistem pemilu proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008.
“Sistem ini sudah diterapkan dalam tiga kali pemilu dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden buruk bagi hukum Indonesia dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem,” jelasnya.
Reporter: Syaiful Hakim
Editor: Chandra Hamdani Noor
HAK CIPTA © Partaipandai.id 2023
