Gubernur: KPK membutuhkan peran kepala daerah dalam pemberantasan korupsi

“Mengingat korupsi terjadi karena kekuasaan dan kurangnya integritas, maka peran keluarga dalam upaya pencegahan korupsi harus dibangun secara harmonis,” kata Olly.

Manado (Partaipandai.id) – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan peran kepala daerah dalam pemberantasan korupsi.

“Untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi, KPK sangat membutuhkan keterlibatan atau partisipasi seluruh komponen terutama pimpinan di daerah,” ujar Gubernur Olly pada Bimbingan Teknis Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi di Manado, Kamis.

Pemberantasan korupsi yang paling murah dan efektif adalah tindakan preventif yang antara lain dapat ditempuh melalui pendidikan antikorupsi dan penanaman nilai-nilai integritas pada anggota keluarga.

“Mengingat korupsi terjadi karena kekuasaan dan kurangnya integritas, maka peran keluarga dalam upaya pencegahan korupsi harus dibangun secara harmonis,” kata Olly.

Antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya, menurut Olly, kita bisa saling mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan yang berlaku sebagai bentuk keutuhan keluarga.

Ia berharap momentum ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin sekaligus menjadikannya sebagai wahana berbagi informasi, gagasan dan gagasan, melalui komunikasi yang aktif dan intensif dengan para narasumber.

“Harapannya dapat memberikan pemahaman dan pedoman yang jelas dan tepat serta menjadi teladan yang terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ditambahkan Gubernur, Pemprov Sulut selalu mendorong keutuhan keluarga karena disadari banyak masalah yang terjadi bersumber dari keluarga.

“Kalau tidak ada keharmonisan dalam keluarga. Ini tantangan bagi kami dalam melaksanakan pemerintahan. Kami sudah menerapkan integritas menjadi pejabat di Pemprov Sulut. Tolak ukurnya dari lingkungan. Kalau tidak diterima di masyarakat, itu Tidak mungkin menjadi Kepala Dinas di Pemprov Sulut. Itu salah satu tolak ukur kita, termasuk di kabupaten/kota,” ujarnya.

Gubernur Sulut ke-12 itu mengatakan, seluruh kepala daerah dan SKPD di Sulut sangat berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut, sehingga tugas dan tanggung jawab ke depan dapat dilaksanakan dengan baik.

“Kami berharap KPK terus memberikan perhatian kepada daerah. Karena komitmen Sulut untuk membangun gedung bebas korupsi dimulai dari keluarga,” ujarnya.

Ia berharap pemerintahan di Sulut berjalan dengan baik dan bersih, dimana kekuasaan dijalankan untuk mensejahterakan rakyat.

Kegiatan KPK tersebut dihadiri oleh Ketua KPK-RI Johanis Tanak, Wakil Gubernur Steven Kandouw, Forkopimda, Kepala Sekretariat Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Guntur Kusmeiyano, Walikota/Bupati beserta Ketua TP kota/kabupaten -PKK dan Pemerintah Provinsi Sulut.

Pengkhotbah: Karel Alexander Polakitan
Editor: Agus Setiawan
Redaksi Pandai 2022

Sumber

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *