memuat…
Menko Polhukam Mahfud saat meninjau Pelabuhan Internasional Batam Center yang diduga menjadi lokasi pengiriman TKI ilegal. FOTO/ST
“Sindikat dan jaringan trafiking di Batam bukan orang biasa karena terkoordinir dengan baik dan melibatkan pejabat pemerintah, pejabat dan swasta,” kata Mahfud sebagai keynote speaker dalam seminar yang diadakan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Batam , Kamis (6/4/2023).
Usai pemateri, Mahfud langsung meninjau Pelabuhan Internasional Batam Center yang diduga menjadi lokasi pengiriman TKI ilegal. Pasalnya, dari informasi yang diterima, pengiriman TKI ilegal dilakukan secara terbuka melalui jalur resmi.
Mahfud menegaskan, kedatangannya ke Batam dalam rangka kunjungan kerja. Namun, pada kunjungan berikutnya, Mahfud akan datang untuk melakukan sidak.
“Sebagai salah satu Ketua Satgas PP TIP pusat, saya mengajak BP2MI melalui #SikatSyndikat untuk terus melawan praktik ini dan bekerja sama dengan lembaga lain,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani memilih menyelamatkan calon pekerja migran Indonesia dari sindikat ilegal ketimbang pegawai negeri sipil (ASN) nakal di lembaganya. Polri diharapkan tidak segan-segan menangkap dan memberikan sanksi tegas kepada sindikat ilegal tersebut, termasuk jika ada oknum atau sindikat ilegal di BP2MI.
“Siapa pun, baik pejabat maupun staf di lingkungan BP2MI yang terlibat penempatan ilegal atau perdagangan orang, maka (akan berurusan) dengan penegak hukum Polri. Tidak perlu ragu melakukan penangkapan, silakan proses hukum,” Benny ucap di acara yang sama.
Benny merasa tidak rugi jika harus kehilangan ASN atau PNS yang nakal. Menurutnya, hal itu tidak akan merugikan negara.
“Lebih baik menyelamatkan satu anak bangsa, agar tidak menjadi korban perdagangan manusia. Ada 1-10 bahkan 100 PNS di lingkungan BP2MI yang harus diproses secara hukum,” ujar Benny yang juga Wakil Ketua BP2MI ini. Partai Hanura.
(abd)
