Kota Bogor (Partaipandai.id) – Dari seluruh kota di Indonesia, Kota Bogor, Jawa Barat, menjadi salah satu sorotan terkait isu toleransi, HAM, dan pluralisme yang berkembang setidaknya selama 17 tahun, baik positif maupun negatif.
Tak hanya konsumsi dalam negeri, isu toleransi dari kota hujan ini, bahkan ramai dibicarakan orang di luar negeri.
Kota Bogor yang memiliki kawasan Pecinan di sekitar Jalan Suryakencana terkenal mampu menjaga pluralisme. Warga keturunan Tionghoa dan warga lainnya berbaur dengan rukun, tanpa sekat.
Di kawasan Suryakencana terdapat masjid, candi, vihara dan gereja, sehingga menjadi objek penelitian.
Pada Selasa, 11 Oktober 2022, Pemkot Bogor bekerjasama dengan Universitas Katolik Parahyangan berencana melakukan penelitian di Desa Labirin, Kebon Jukut, Desa Babakanpasar, Kecamatan Bogor Timur, yang kondisi kemajemukannya sudah cukup lama terjaga untuk dikembangkan di daerah lain. daerah.
Namun, di sisi lain, isu konflik pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Pengadilan Pos Bogor Barat yang sebelumnya bernama GKI Yasmin mencuat selama 15 tahun, menjadi perbincangan hangat. pembicaraan di kalangan masyarakat, termasuk di luar negeri.
[ruby_related heading=”More Read” total=5 layout=1 offset=5]
Hingga akhirnya konflik berakhir dengan peran Pemkot Bogor di bawah kepemimpinan Bima Arya dan Dedie Abdul Rachim sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor dua tahun lalu, berhasil menemukan titik temu untuk mewujudkan toleransi beragama.
Rupanya, konflik pembangunan gereja di Jalan KH Abdullah bin Nuh, Cilendek Barat, Kabupaten Bogor Barat, membutuhkan campur tangan pemerintah pusat. Bima Arya, ungkap Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian rajin mengkomunikasikan masalah ini dengan pemerintah pusat.
Belum lagi, isu hak asasi manusia (HAM), isu penolakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) oleh Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan 23 organisasi masyarakat lainnya. yang dianggap diskriminatif dan perkusi terhadap komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).
Namun Bima Arya tidak gentar untuk meluruskan maksud perda yang telah disahkan bersama DPRD setempat, bahwa perda tersebut bertujuan mendidik dan melindungi korban penyimpangan seksual.
Warisan perjuangan berat
Dari tiga isu toleransi, pluralisme, dan hak asasi manusia yang sudah berlangsung puluhan tahun di Kota Bogor, bukan hal yang mudah bagi Pemerintah Kota Bogor untuk meyakinkan semua pihak bahwa kota ini benar-benar menjunjung tinggi ketiga nilai tersebut.
Pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk mau terbuka, berjiwa besar untuk duduk bersama atas perbedaan, menjadi “beban” dari pemerintahan sebelumnya dan tidak selesai.
Konflik GKI Yasmin sudah menjadi polemik yang meresahkan, hingga muncul demo di depan Istana Kepresidenan Jakarta, membuat Tito Karnavian yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya mengaku kebingungan.
Karena itu, Tito mengapresiasi Bima Arya yang berani dan gigih berjuang agar konflik ini berakhir di masa kepemimpinannya.
Langkah yang dilakukan Pemkot Bogor tersebut menarik perhatian dan dukungan Menko Polhukam Mahfud MD, sehingga gedung GKI Pos Pengadilan Bogor Barat sebagai tempat ibadah umat Kristiani kini berdiri kokoh dan memiliki telah diresmikan bertepatan dengan Paskah, Minggu, 9 April 2023, yang juga bertepatan dengan pelaksanaan puasa Ramadhan bagi umat Islam.
Sikap pemerintah kota itu juga ditantang oleh kenyataan bahwa tuntutan visi menjadikan Kota Bogor ramah keluarga dengan lahirnya kebijakan dan peraturan daerah yang “menjebak” berbagai penyakit masyarakat, salah satunya penyimpangan seksual, mendapat protes dari berbagai kalangan. yang tidak memiliki pandangan yang sama.
Pimpinan di pemda menjelaskan kebijakannya agar perda yang disusun bersama DPRD tidak dicabut hanya karena mereka yang protes dan tidak paham bahwa melindungi keluarga membutuhkan regulasi yang mencegah terjadinya penyimpangan seksual.
Dalam hal pluralisme, meskipun keragaman etnis dan agama di Kota Bogor terjaga dengan baik, Pemerintah Kota Bogor tidak berhenti pada pengakuan lokal. Bogor Street Festival (BSF) Cap Go Meh sukses memasuki kalender kegiatan nasional yang menarik perwakilan dari negara sahabat untuk datang menonton.
Dalam kegiatan tahunan ini, berbagai pagelaran budaya nusantara disajikan secara lengkap dengan antusias masyarakat yang tinggi.
Tantangan
Bogor pernah masuk dalam kategori kota paling toleran di antara 10 kota di Indonesia dalam daftar Kota Toleransi Terendah 2015 versi Setara Institute.
Kota kedua yang menurut kajian indeks Setara Institute kurang toleran dalam daftar tersebut adalah Bekasi, disusul Banda Aceh, Tangerang, Depok, Bandung, Serang, Mataram, Sukabumi, Banjar, dan Tasikmalaya.
Wakil Ketua Bonar Setara Institute Tigor Naipospos di Jakarta, Senin (16/11/2015), mengatakan regulasi sosial Bogor dalam RPJMD sebenarnya cukup baik, namun indeksnya rendah karena beberapa kejadian yang mencerminkan intoleransi. .
Misalnya di Bogor beberapa kali terjadi banyak kejadian terkait GKI Yasmin dan Syiah, bahkan kita dengar pertemuan gerakan aliansi anti Syiah akan difasilitasi oleh pemerintah kota dan diadakan di gedung walikota. Ini menjadi catatan sekaligus pertanyaan bagi Setara Institute, bagaimana mungkin pemerintah memfasilitasi kelompok-kelompok intoleran.
Ada korelasi yang kuat antara peraturan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan peristiwa yang terjadi di kota dan hasil survei.
Kini, penyelesaian masalah GKI Yasmin atau Pengadilan GKI telah terwujud dengan kerja keras pemerintah kota, pemerintah pusat, dan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) setempat.
Begitu juga dengan Perda P4S yang dipersoalkan karena menyinggung kaum LGBT terus disosialisasikan melalui berbagai kesempatan terkait maksud dan tujuannya. Apalagi isu pluralisme yang dipertahankan mendapat apresiasi yang cukup banyak.
Hanya saja, Pemkot Bogor memahami bahwa tantangan besar ke depan adalah mempertahankan keberhasilan menjaga kebersamaan dalam toleransi dan pendidikan yang baik.
Bima Arya hanya bisa mengikuti nasehat seorang senior dan tokoh yang dikaguminya, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, bahwa untuk setiap masalah ada lapisan-lapisan yang perlu dipetakan untuk dicarikan solusi atau jalan keluarnya.
Di sisi lain, Pemkot Bogor sependapat dengan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa pemerintah harus hadir dalam penyelesaian konflik sosial di tengah masyarakat untuk mencapai kerukunan. Saat ini, tugas bersama seluruh elemen adalah terus menjaga kerukunan yang telah diwujudkan melalui perjuangan dan kebersamaan semua pihak.
Editor: Masukkan M. Astro
HAK CIPTA © Partaipandai.id 2023