Jakarta (Partaipandai.id) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian/lembaga dan seluruh aparatur sipil negara (ASN) membangun kebersamaan dengan masyarakat.
“Bapak Presiden sangat tegas tadi memberikan arahan kepada kementerian/lembaga dan ASN untuk lebih memahami, membangun kebersamaan dengan masyarakat,” kata Azwar usai rapat kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Baca juga: Jokowi mengatakan, masyarakat memang pantas kecewa atas kasus anak pejabat pajak tersebut
Azwar mengatakan, Presiden Jokowi juga meminta ASN untuk melayani rakyat, peka terhadap persoalan masyarakat, dan tidak pamer kekuasaan atau kekayaan, termasuk di media sosial.
“Arahan Presiden jelas. Nanti kita sampaikan arahan Presiden (kepada seluruh ASN) tahun ini,” kata Azwar.
Dalam pengantarnya pada rapat kabinet paripurna, Senin, Presiden Jokowi menyoroti kasus penganiayaan dan unjuk kekayaan serta surat kuasa anak mantan Dirjen Pejak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo (RAT).
“Dari komentar-komentar yang saya baca baik di lapangan maupun di media sosial karena kejadian di pajak dan di Bea Cukai, saya tahu betul menyusul kekecewaan masyarakat terhadap aparatur kita,” ujar Presiden Jokowi.
Ia kemudian mengatakan bahwa wajar jika menuai kekecewaan masyarakat.
“Karena pelayanannya dianggap tidak baik, maka perilaku aparaturnya merendahkan dan pamer kekuasaan, kemudian pamer kekayaan, hedonis,” katanya.
Presiden meminta kementerian dan lembaga menertibkan aparatur di bawahnya. Ini juga termasuk Polri, Kejaksaan Agung dan lembaga penegak hukum lainnya.
“Sekali lagi saya ingin tegaskan, jangan pamer kekuatan, jangan pamer kekayaan, apalagi posting di Instagram, di media sosial,” ujarnya.
Jangan sampai, kata Presiden, pejabat pemerintah memberikan pelayanan yang buruk, apalagi dibarengi dengan perilaku yang kerap arogan dan pamer kekuasaan serta pamer kekayaan.
“Dan hati-hati jangan hanya urusan pajak dan bea cukai, ada polisi dan penegak hukum lainnya, ada birokrasi lain,” kata Presiden Jokowi.
Baca juga: Presiden meminta pemerintah daerah menganggarkan dana bersama untuk penanggulangan bencana
Baca juga: Jokowi belum menerima surat pengunduran diri dari Menpora Zainudin Amali
Baca juga: Jokowi meminta pemerintah daerah memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunan
Penceramah : Pribadi Indra Arief
Editor: Tasrief Tarmizi
HAK CIPTA © Partaipandai.id 2023
