“Semoga semua pegawai Kemenkumham bisa berubah kerangka berpikir, sehingga lebih cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Yasonna dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan, ada dua strategi yang diterapkan Kementerian Hukum dan HAM dalam membangun pola pikir sebagai pelayan publik.
Strategi pertama adalah manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi. Kementerian Hukum dan HAM memanfaatkan teknologi informasi, mulai dari rekrutmen, penilaian kinerja, perhitungan tunjangan kinerja, pendidikan dan pelatihan, pengangkatan dan jabatan, hingga pemberhentian dan pensiun pegawai.
Baca juga: Kemenkumham bersiap memperkuat pengamanan penjara jelang Pemilu 2024
Strategi kedua adalah dengan menerapkan talent management yaitu penempatan, pembinaan dan pengembangan karir pegawai sesuai kompetensi tanpa diskriminasi.
“Dua strategi ini perlu dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan kualitas pengelolaan SDM,” tambah Yasonna.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kepegawaian Tahun 2023 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (7/6) malam.
Rapat Kerja Kepegawaian Tahun 2023 merupakan respon Kementerian Hukum dan HAM dalam menyikapi kebijakan Presiden Joko Widodo serta tantangan tugas dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Yasonna meminta setiap peserta mengimplementasikan hasil pertemuan tersebut.
Ia menambahkan, pembenahan manajemen kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu pengembangan sumber daya manusia melalui pengembangan talenta Indonesia dan reformasi struktural, dengan tujuan membuat organisasi lebih sederhana, lebih sederhana, dan lebih gesit.
Baca juga: Megawati berharap biografi Yasonna bisa menginspirasi generasi muda
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan manajemen kepegawaian di Kementerian Hukum dan HAM semakin baik.
Hal itu ditandai dengan penghargaan yang diterima dalam beberapa tahun terakhir dari Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kementerian Hukum dan HAM juga meraih penghargaan pada BKN Award 2023 dalam tiga kategori, yaitu Norma Prosedur Standar Kriteria Pengelolaan ASN, Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT, dan Implementasi Implementasi Manajemen Kinerja.
“Setiap perolehan penghargaan memicu semangat Kementerian Hukum dan HAM dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan kepada masyarakat,” ujar Andap.
Baca juga: Yasonna dan Puan kembali menjadi caleg DPR dari PDI Perjuangan
